Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dewan Pakar Anies-Sandi Juga Akan Kaji Kebijakan Reklamasi

Kompas.com - 30/10/2016, 18:39 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mengatakan, dewan pakar yang dia gandeng bersama pasangannya, calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, akan kaji kebijakan reklamasi.

"Ada beberapa pakar yang juga bergabung dan akan mengkhususkan diri di bidang reklamasi. Jadi, kita akan lihat, kita akan bedah secara khusus," ujar Sandi di posko tim pemenangan Anies-Sandi, Jalan Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (30/10/2016).

Sandi menuturkan, Anies dan dirinya ingin memastikan bahwa proses reklamasi harus dikawal. Pengawalan dalam hal ini juga akan dilakukan dewan pakar di bidang antikorupsi.

"Kebetulan pemerintah pusat juga sedang melakukan kajian, tetapi kita ingin proses ini dikawal sebersih-bersihnya, seterang-terangnya, termasuk tim antikorupsi ini kita minta untuk melihat prosesnya," kata dia.

Baca juga: Anies-Sandiaga Siapkan 17 Dewan Pakar

Sandi menyatakan, proses pengawalan dilakukan agar tidak ada indikasi bahwa keputusan proyek reklamasi jika dilanjutkan nantinya hanya memihak kelompok tertentu.

"Karena bukan hanya keputusannya nanti yang dilihat oleh masyarakat, tetapi juga prosesnya ini betul-betul transparan dan tidak ada kecenderungan untuk memihak kepada salah satu golongan atau kelompok usaha," ucap Sandi.

Adapun dewan pakar yang bergabung dengan tim Anies-Sandi sebanyak 17 orang. Mereka memiliki berbagai latar belakang, seperti pengusaha, wartawan senior, ahli komunikasi, ahli perencanaan kota, dan ahli transportasi.

Baca juga: "Tidak Ada Untungnya Pemerintah Lanjutkan Reklamasi"

Dewan pakar tersebut akan menyusun koridor-koridor yang terkait dengan kebijakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi Jakarta.

Kompas TV Anies Baswedan Resmikan Posko Relawan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor Banjirnya Kayak Lautan

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor Banjirnya Kayak Lautan

Megapolitan
Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Megapolitan
Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com