Kadis Tata Air: Sanusi Minta Pembayaran ke Perusahaan Temannya Dipercepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan mengatakan, terdakwa kasus pencucian uang, Mohamad Sanusi, pernah menelepon dia saat Sanusi masih menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD DKI.

Sanusi meminta kepada Teguh untuk mempercepat proses pembayaran proyek kepada PT Wirabayu Pratama, perusahaan yang dipimpin teman Sanusi, yakni Danu Wira.

Adapun Danu menjabat sebagai Direktur Utama PT Wirabayu Pratama tersebut.

"Pak Sanusi minta bantuan ke saya untuk mempercepat ini, itu mintanya by phone. Dia bilang 'Tolong dipercepat proses pembayaran Pak Danu'," ujar Teguh saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Senin (31/10/2016).

(Baca juga: Kepala Dinas Tata Air dan Dirut Perusahaan Rekanan Jadi Saksi Sidang Sanusi)

Dalam hal ini, PT Wirabayu Pratama mengerjakan proyek pengadaan pompa di 3 titik senilai Rp 14 miliar.

Setelah pengerjaannya selesai, Danu Wira menagih pembayarannya kepada Teguh.

Namun, Teguh enggan membayar karena setelah diperiksa ke lapangan, kondisi di lapangan tidak sesuai dengan perjanjian.

Teguh mengatakan, Sanusi menelepon dia sampai tiga kali terkait pembayaran kepada PT Wirabayu Pratama itu.

"Kemudian saya jawab, 'Maaf Pak, pekerjaannya tidak layak dan saya tidak berani untuk membayar'," ujar Teguh.

Ketika itu, Teguh tidak mengetahui hubungan antara Sanusi dan Danu. Dia pun tidak berminat untuk menanyakan hal itu.

Dia hanya berpikir untuk mengikuti proses sesuai peraturan yang ada.

Adapun nama Danu Wira berkali-kali disebut dalam sidang sebelumnya. Danu disebut membayar sejumlah aset untuk Sanusi dalam jumlah besar.

(Baca juga: Kesaksian Pegawai Biro Jasa STNK yang Diminta Sanusi Urus Balik Nama Jaguar dan Audi A5)

Dalam kasus ini, Sanusi didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang.

Dia diduga melakukan pencucian uang dengan membeli lahan, bangunan, dan kendaraan bermotor.

Salah satu sumber pendapatan terbesar Sanusi dalam kasus pencucian uang adalah dari perusahaan rekanan Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta.

Jumlah dana yang diduga terkait tindak pidana pencucian uang ini mencapai Rp 45 miliar.