Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isyarat Djarot tentang Orang-orang "Bersumbu Pendek" yang Ada di Kubunya

Kompas.com - 15/11/2016, 06:53 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Djarot Saiful Hidayat menuturkan cukup banyak orang-orang di kubunya yang geram dengan serangkaian aksi penghadangan saat dirinya dan calon gubernur Basuki Tjahaja Purnama berkampanye.

Saking geramnya, Djarot menyebut orang-orang itu sebenarnya ingin turun langsung ke lapangan untuk menghadapi orang-orang yang menghadang. Djarot menyebut orang-orang yang ia maksudkan itu sebagai orang-orang "bersumbu pendek".

"Saya dari PDI Perjuangan, banyak teman saya yang agak 'selon-selon'. Kalau tidak didinginkan mereka sumbunya pendek juga lho ini," ujar dia di Kantor Panwaslu Jakarta Barat, Senin (14/11/2016).

Aksi penghadangan oleh sekelompok orang terhadap kampanye Ahok dan Djarot sudah kerap terjadi selama masa kampanye Pilkada 2017. Kejadian yang terakhir adalah saat Djarot dihadang dalam kunjungan kampanye ke permukiman warga di kawasan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Senin kemarin.

Menurut Djarot, kubunya sebenarnya bisa saja membiarkan orang-orang "bersumbu pendek" yang ia maksudkan itu untuk menghadapi massa penghadang. Namun, jika itu dilakukan, ia menilai sama saja dengan kemunduran berdemokrasi.

Karena itu, Djarot sudah sering mengingatkan orang-orang "bersumbu pendek" yang ada di kubunya itu untuk menahan diri.

"Saya bilang 'jangan-jangan'. Karena saya harus mendinginkan mereka. Memberikan pendewasaan berdemokrasi," ucap Djarot. (Baca: Djarot Nilai Panwaslu Lamban Tangani Penolakan Kampanye)

Djarot berharap baik Panitia Pengawas Pemilu maupun Badan Pengawas Pemilu cepat tanggap merespons kasus penghadangan kampanye. Selain itu, ia menilai kepolisian maupun kejaksaan seharusnya juga bisa ikut terlibat karena penghadangan kampanye bisa dikategorikan tindak pidana.

"Bukan berarti kami harus selalu gagah-gagahan, tidak. Tapi betul-betul ini pendewasaan berdemokrasi. Betul-betul kita dalam pilkada ini bersaing secara fair, secara baik. Jangan menghalalkan segala macam cara. Bukan masalah berani-beranian," tegas Djarot. (Baca: Bawaslu: Penghadangan Kampanye adalah Tindak Pidana)

Djarot meyakini aksi penghadangaan bukan dilakukan oleh warga setempat. Melainkan oleh massa yang sengaja diturunkan oleh pihak tertentu. Ia menegaskan pihaknya akan berupaya mencari tahu pihak tertentu itu.

"Seperti spanduk-spanduk provokatif itu bisa enggak sih nyantol sendiri? Tentu ada yang bikin, ada yang masang. Siapa aktor di balik itu, itu yang kami pertanyakan. Kami akan mencari tahu siapa aktor di balik gerakan-gerakan itu. Karena ini sangat mengganggu kedewasaan kita dalam berdemokrasi," ucap Djarot.

Kompas TV Sejumlah Penolakan Warga pada Kunjungan Ahok-Djarot
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Megapolitan
Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDIP

Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDIP

Megapolitan
Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Megapolitan
'Mayday', 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

"Mayday", 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

Megapolitan
Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Megapolitan
3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

Megapolitan
Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Megapolitan
PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

Megapolitan
Gulirkan Nama Besar Jadi Bacagub DKI, PDI-P Disebut Ingin Tandingi Calon Partai Lain

Gulirkan Nama Besar Jadi Bacagub DKI, PDI-P Disebut Ingin Tandingi Calon Partai Lain

Megapolitan
Anggota Polisi Bunuh Diri, Psikolog Forensik: Ada Masalah Kesulitan Hidup Sekian Lama...

Anggota Polisi Bunuh Diri, Psikolog Forensik: Ada Masalah Kesulitan Hidup Sekian Lama...

Megapolitan
Warga Sebut Pabrik Arang di Balekambang Sebelumnya Juga Pernah Disegel

Warga Sebut Pabrik Arang di Balekambang Sebelumnya Juga Pernah Disegel

Megapolitan
Pengelola Sebut Warga Diduga Jual Beli Rusun Muara untuk Keuntungan Ekspres

Pengelola Sebut Warga Diduga Jual Beli Rusun Muara untuk Keuntungan Ekspres

Megapolitan
Nama Andika Perkasa Masuk Bursa Cagub DKI 2024, Pengamat: PDI-P Harus Gerak Cepat

Nama Andika Perkasa Masuk Bursa Cagub DKI 2024, Pengamat: PDI-P Harus Gerak Cepat

Megapolitan
Polisi Tutup Kasus Kematian Brigadir RAT, Kompolnas: Sudah Tepat karena Kasus Bunuh Diri

Polisi Tutup Kasus Kematian Brigadir RAT, Kompolnas: Sudah Tepat karena Kasus Bunuh Diri

Megapolitan
Pengedar Narkoba yang Ditangkap di Depok Konsumsi Ganja Berbentuk 'Liquid'

Pengedar Narkoba yang Ditangkap di Depok Konsumsi Ganja Berbentuk "Liquid"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com