Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU DKI Perbaiki DPS pada Pilkada DKI 2017

Kompas.com - 21/11/2016, 13:50 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah mengumumkan daftar pemilih sementara (DPS) Pilkada DKI 2017 pada 10-19 November 2016. Pemilih yang tidak masuk dalam DPS bisa mendaftarkan diri ke panitia pemungutan suara (PPS) di kelurahan setempat pada masa tersebut.

Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno, mengatakan, banyak warga yang memberikan respons selama masa pengumuman, salah satunya yakni pendaftaran bagi yang belum tercantum dalam DPS. Respons tersebut akan menjadi bahan KPU DKI untuk memperbaiki DPS.

"Itu semua nanti akan diperbaiki masukan-masukan dari masyarakat. Udah mulai perbaikan. Nanti malam akan ada rapat koordinasi dengan KPU Kota," kata Sumarno di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2016).

KPU DKI juga akan rapat dengan tim pasangan cagub-cawagub dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta. KPU sebelumnya telah memberikan data DPS itu kepada tim pasangan cagub-cawagub.

"Nanti kami perbaiki bersama walaupun tanggung jawab utama di KPU, tapi mungkin mereka punya masukan-masukan," kata dia.

KPU DKI kemudian akan melaksanakan rapat pleno perbaikan DPS pada 27 November ini. Sementara penetapan (daftar pemilih tetap) DPT dilakukan pada 6 Desember 2016.

KPU DKI menargetkan seluruh warga yang belum memiliki e-KTP atau belum merekam data e-KTP dapat merekam sebelum DPT ditetapkan.

"Target nanti tanggal 4 Desember. Moga-moga semua warga (pemilih) sudah ber-e-KTP, minimal mereka sudah merekam kalaupun belum dapat kartunya," ucap Sumarno.

Dalam penetapan DPS pada 2 November 2016, sebanyak 504.610 pemilih tercatat belum memiliki KTP elektronik (e-KTP). Namun, setelah KPU DKI bersama Disdukcapil mendata kembali, sebagian besar warga sudah tercantum dalam database kependudukan DKI Jakarta.

"Sebagian besar sudah ada dalam database kependudukan,  6.000-an sudah meninggal dunia, 39.000-an sudah pindah domisili ke luar DKI," kata dia.

Sumarno menuturkan, KPU DKI ingin memastikan semua warga yang memiliki hak pilih bisa menggunakan hak suaranya pada Pilkada 2017, termasuk orang yang belum merekam e-KTP. Sumarno menyebut, Disdukcapil DKI terus melakukan perekaman data e-KTP dengan menjemput bola mendatangi warga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com