Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga Ingin Hentikan Reklamasi, Taufik Sebut Perlu Kajian

Kompas.com - 21/11/2016, 19:27 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyebut butuh kajian untuk memutuskan lanjut atau tidaknya proyek reklamasi di teluk utara Jakarta. 

Karena butuh kajian, dia mengaku belum bisa berkomentar banyak mengenai wacana calon wakil gubernur yang diusung Partai Gerindra, Sandiaga Uno, yang menyatakan ingin menghentikan reklamasi jika nantinya menang pada Pilkada DKI Jakarta 2017. 

"Masih harus dikaji," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (21/11/2016). 

Dalam proyek reklamasi, Taufik menyebut DPRD tidak berada dalam posisi sebagai pihak pemberi izin. Melainkan pihak yang membuat peraturan setelah dikeluarkannya izin proyek reklamasi. 

"Mesti dibedain. DPRD bikin peraturan tata ruangnya, Perda tata ruangnya. Bukan izinnya," ucap politisi Partai Gerindra itu. 

(Baca: Sandiaga: Kami Akan Hentikan Reklamasi)

Sandiaga sebelumnya mengatakan dirinya akan menghentikan reklamasi jika terpilih pada Pilkada DKI 2017. Sandiaga menilai, proyek reklamasi merugikan nelayan yang biasa menangkap ikan di sekitar proyek tersebut. 

Sandiaga mengatakan, banyak keluhan yang disampaikan nelayan saat dirinya berkunjung ke sejumlah wilayah di Jakarta Utara. 

"Untuk reklamasi, kami sudah keluarkan (pernyataan), bahwa kami akan menghentikan reklamasi," ujar Sandiaga saat mendatangi warga Kampung Nelayan di Jakarta Utara, Jumat (18/11/2016). 

Sandiaga menegaskan dirinya tidak takut dikatakan melawan hukum. Sudah ada kajian dari tim advokasi yang siap untuk mengawal pernyataannya itu. 

"Saya yakin ada aspek keadilan, tidak takut (dikatakan melawan hukum). Kita punya tim advokasi hukum," ujar Sandiaga. 

Saat ini proyek reklamasi dipastikan lanjut. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman memastikan proyek itu dapat dilanjutkan setelah sebelumnya sempat dihentikan.

Kompas TVKontribusi Reklamasi Mengacu pada Keppres
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polisi Dalami Dugaan Perempuan Dalam Koper di Bekasi Tewas karena Dibunuh

Polisi Dalami Dugaan Perempuan Dalam Koper di Bekasi Tewas karena Dibunuh

Megapolitan
Bursa Pilkada DKI 2024, Golkar: Ridwan Kamil Sudah Diplot buat Jabar

Bursa Pilkada DKI 2024, Golkar: Ridwan Kamil Sudah Diplot buat Jabar

Megapolitan
Prioritaskan Kader Internal, Golkar Belum Jaring Nama-nama untuk Cagub DKI

Prioritaskan Kader Internal, Golkar Belum Jaring Nama-nama untuk Cagub DKI

Megapolitan
Korban Kebakaran di Depok Ditemukan Terkapar di Atas Meja Kompor

Korban Kebakaran di Depok Ditemukan Terkapar di Atas Meja Kompor

Megapolitan
Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Diduga akibat Kebocoran Selang Tabung Elpiji

Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Diduga akibat Kebocoran Selang Tabung Elpiji

Megapolitan
Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi yang Terbungkus Plastik di Tanah Abang

Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi yang Terbungkus Plastik di Tanah Abang

Megapolitan
PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

Megapolitan
Terdengar Ledakan Saat Agen Gas dan Air di Cinere Kebakaran

Terdengar Ledakan Saat Agen Gas dan Air di Cinere Kebakaran

Megapolitan
Perbaikan Pintu Bendung Katulampa yang Jebol Diperkirakan Selesai Satu Pekan

Perbaikan Pintu Bendung Katulampa yang Jebol Diperkirakan Selesai Satu Pekan

Megapolitan
Dituduh Punya Senjata Api Ilegal, Warga Sumut Melapor ke Komnas HAM

Dituduh Punya Senjata Api Ilegal, Warga Sumut Melapor ke Komnas HAM

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Gratiskan Biaya Ubah Domisili Kendaraan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Pemprov DKI Bakal Gratiskan Biaya Ubah Domisili Kendaraan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Amarah Pembunuh Wanita di Pulau Pari, Cekik Korban hingga Tewas karena Kesal Diminta Biaya Tambahan 'Open BO'

Amarah Pembunuh Wanita di Pulau Pari, Cekik Korban hingga Tewas karena Kesal Diminta Biaya Tambahan "Open BO"

Megapolitan
Akses Jalan Jembatan Bendung Katulampa Akan Ditutup Selama Perbaikan

Akses Jalan Jembatan Bendung Katulampa Akan Ditutup Selama Perbaikan

Megapolitan
Tidak Kunjung Laku, Rubicon Mario Dandy Bakal Dilelang Ulang dengan Harga Lebih Murah

Tidak Kunjung Laku, Rubicon Mario Dandy Bakal Dilelang Ulang dengan Harga Lebih Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Gunakan Wisma Atlet buat Tampung Warga Eks Kampung Bayam

Pemprov DKI Disarankan Gunakan Wisma Atlet buat Tampung Warga Eks Kampung Bayam

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com