Alasan Anies Nilai KJP Harus Bisa Ditarik Tunai

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang ibu menceritakan kesusahannya ketika calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mendatangi permukiman warga di Jalan Pulo Nangka Barat, Jakarta Timur.

Ibu bernama Maysaroh itu bercerita tentang anaknya yang tidak bisa ikut ujian karena belum membayar uang SPP.

"Kalau lagi ujian terus yang enggak bayar SPP, enggak boleh ikut, bagaimana itu Pak?" ujar Maysaroh, Rabu (21/12/2016).

(Baca juga: Januari, Anies-Sandiaga Gelar Kampanye Akbar)

Sebelum Maysaroh, ada juga ibu yang bertanya tentang tunjangan pendidikan untuk mahasiswa. Sebab, selama ini tunjangan pendidikan hanya untuk siswa sekolah.

Khusus pertanyaan ini, Anies mengatakan bahwa KJP Plus yang menjadi programnya juga akan diberikan kepada mahasiswa.

Terkait masalah Maysaroh, Anies mengatakan, hal itu terjadi karena KJP saat ini tidak bisa ditarik tunai.

Jika terpilih menjadi gubernur, ia akan mengatasi permasalahan warga seperti Maysaroh melalui program KJP Plus.

"Padahal kebutuhan keluarga itu beda-beda. Uangnya bisa buat biaya ujian, prakarya, dan yang lain," ujar Anies.

Ia pun menjelaskan alasan warga harus memilih dia dan Sandiaga Uno. Kata dia, selama ini yang terjadi di Jakarta adalah warga miskin semakin miskin, sedangkan warga kaya semakin kaya.

(Baca juga: Pasangan Anies-Sandi Sebut Juga Terima Sumbangan dari Perseorangan, tetapi... )

Anies mengatakan, hal itu bisa terjadi karena faktor pendidikan. Warga miskin akan terus miskin karena tidak memiliki kesempatan mengenyam pendidikan berkualitas.

Oleh karena itu, Anies tidak ingin sekadar memberi tunjangan pendidikan berupa KJP. Dia juga ingin meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara memperbaiki mutu sekolah dan guru.

"Jadi alasan pertama pilih nomor 3, kami bikin pendidikan di Jakarta berkualitas, tuntas, dan gratis. Jadi bukan cuma kasih KJP. Kasih KJP tetapi sekolah enggak berkualitas ya enggak ada artinya," ujar Anies.