"Take Home Pay" Rp 20 Juta, M Taufik Sebut Gaji Sopir Pakai APBD Wajar

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik bingung dengan pihak yang meributkan anggaran gaji sopir untuk anggota DPRD DKI yang diambil dari APBD DKI. Taufik mengatakan hal tersebut adalah wajar.

"Sekarang gini ya, wajar saja sih. PHL aja bisa kok bantu bantu Sekwan tuh, masa sopir enggak boleh? Aneh aja. Menurut saya rasional kalo sopir digaji," ujar Taufik ketika dihubungi, Senin (26/12/2016).

Lagi pula, kata Taufik, anggaran tersebut juga bukan anggaran baru. Gaji sopir anggota DPRD sudah masuk sebelum di APBD DKI 2017.

"Itu kan anggaran tahun 2016 juga. Makanya saya bingung orang bilang anggaran baru. Apa lagi coba yang baru?" ujar Taufik.

Taufik mengatakan, selama ini gaji anggota Dewan tidak seberapa. Untuk gaji pokok, dia mengaku hanya mendapat sekitar Rp 6 juta per bulan. Ketika ditanya besar take home pay, dia mengaku mendapat sekitar Rp 20 juta.

"Gaji Dewan emang berapa sih? Gaji Dewan kan enggak sampai Rp 6 juta," ujar dia.

Adapun anggaran untuk pembayaran gaji sopir anggota DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 4 miliar pada APBD 2017. Nantinya, sopir anggota DPRD DKI Jakarta akan dijadikan sebagai tenaga kontrak atau setara pekerja harian lepas (PHL).

Sopir-sopir ini akan mendapat gaji sebesar nilai upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2017 atau sebesar Rp 3,3 juta tiap bulannya.