Empat Bulan Pasca-penggusuran, Begini Kondisi Bukit Duri

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah ditertibkan pada September 2016 lalu, kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, masih dalam pengerjaan pada Jumat (6/1/2017). Sebagian daerah yang berbatasan langsung dengan Sungai Ciliwung sudah dibangun turap, selebihnya masih berupa rangka hingga tanah urukan.

Pantauan Kompas.com pada Jumat sore, pengerjaan oleh sejumlah tukang bangunan masih berlangsung. Beberapa alat berat di sana pun masih beroperasi menumpuk dan menguruk tanah di pinggir Sungai Ciliwung.

Beberapa rumah bekas penertiban masih dibiarkan begitu saja. Ada yang setengah bagian rumahnya bolong, ada yang sudah ditembok lagi oleh penghuninya. Sebagian besar rumah semi-permanen di sana masih ditempati.

Salah satunya Ridwan (57) yang tinggal bersama orangtua dan saudaranya.

"Saya bukan yang punya surat, di sini ngontrak doang," kata Ridwan.

Dia mengontrak rumah semi-permanen dengan bahan dasar kayu itu seharga Rp 200.000 sebulan. Menurut Ridwan, dia sudah tinggal di Rusun Rawa Bebek, tempat relokasi sebagian warga bekas penertiban Bukit Duri silam. Namun, dia masih sering bolak-balik ke Bukit Duri untuk membantu saudaranya berjualan.

"Dagang pecel lele di depan. Bolak-balik rusun tiap hari," tutur Ridwan.

KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Suasana lokasi penggusuran permukiman di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan yang masih dikerjakan oleh kontraktor pada Jumat (6/1/2017) sore. Gugatan warga Bukit Duri terhadap Pemprov DKI atas penertiban tersebut dikabulkan oleh PTUN.

Sepanjang menyusuri kawasan Bukit Duri yang ditertibkan, kondisi jalan masih berbatu, penuh tanah, dan becek. Menurut salah seorang ibu bernama Minah (43), daerah di sana sudah tidak banjir lagi ketika hujan.

"Banjir sudah enggak, tapi jalanan becek semua. Soalnya masih pada ngeruk tanah, pas hujan tuh becek semua, licin," tutur Minah. (Baca: Warga Bukit Duri Menang di PTUN, Pemprov DKI Harus Ganti Rugi)

Ada dua rumah ibadah berupa musala yang dibiarkan berdiri di sepanjang kawasan penertiban, ketika bangunan lain yang segaris dengan musholla telah rata dengan tanah. Pengadilan Tata Usaha Negara baru-baru ini menyatakan mengabulkan gugatan warga Bukit Duri terhadap surat peringatan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Jakarta Selatan kepada mereka.

Majelis hakim membatalkan SP (Surat Peringatan) 1, 2, dan 3 tersebut karena dinilai melanggar undang-undang. Adapun kawasan Bukit Duri sudah digusur pada September 2016. Rumah-rumah warga yang memenangi gugatan sudah rata dengan tanah.

Kuasa hukum warga Bukit Duri, Vera Wenny Soemarwi, mengatakan bahwa hakim mewajibkan Pemprov DKI untuk memberikan ganti rugi. Menanggapi putusan PTUN, Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi berencana mengajukan banding. (Baca: Warga Bukit Duri Menang di PTUN, Pemprov DKI Akan Ajukan Banding)