Dana Operasional RT dan RW Akan Ditambah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah mengirimkan usulan kepada DPRD DKI untuk menambah nilai dana operasional bagi RT dan RW.

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan DKI, Bambang Sugiono, mengatakan besar kenaikan dana operasional belum diputuskan.

"Kalau dari kami belum ada angka, kami baru usul untuk menaikkan saja. Nanti dibahas di DPRD, di sana baru dilihat kira-kira berapa sih," kata Bambang di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (17/1/2017).

Ketua Komisi A DPRD DKI, Riano, mengakui ada surat masuk dari eksekutif untuk menambah dana operasional RT dan RW. Riano mengatakan Komisi A akan segera membahas surat tersebut.

Jika kenaikan dana operasional RT dan RW disetujui, anggarannya akan masuk di APBD Perubahan DKI 2017.

"Kami sudah dapat surat dari Plt Gubernur pada Desember lalu ya, usulan penambahan dana RT RW. Akan dibahas, paling anggarannya bisa di (APBD) Perubahan," kata Riano.

Tak wajib lapor via Qlue

Selain akan menerima kenaikan dana operasional, ketua RT dan RW juga tidak perlu lagi melapor via Qlue. Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, telah mencabut pergub tersebut sebelum cuti untuk kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.

Dengan dicabutnya pergub tersebut, dana operasional untuk RT dan RW tidak lagi berkaitan dengan laporan melalui Qlue. Para ketua RT dan RW hanya harus membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) per tiga bulan.

SPJ tersebut sebagai syarat mendapatkan dana operasional untuk tiga bulan berikutnya.

"Pak Gubernur Ahok juga sudah keluarkan lagi pergub yang baru. Untuk sementara, biaya operasional tidak ada kaitannya dengan laporan Qlue," kata Bambang.

Saat sistem laporan masih menggunakan Qlue, ketua RT dan RW wajib melapor sebanyak tiga kali sehari. Satu laporan diberi insentif sebesar Rp 10.000 untuk RT dan Rp 12.500 untuk RW.

Insentif itu juga bukan digunakan untuk keperluan pribadi RT dan RW, melainkan sebagai dana operasional.