26 Bidang Lahan di Haji Nawi Belum Dieksekusi untuk Stasiun MRT

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta mencatat sampai saat ini masih ada 26 bidang lahan di Jalan Fatmawati kawasan Haji Nawi, Jakarta Selatan, yang belum dieksekusi atau dibebaskan untuk proyek pembangunan stasiun MRT di lokasi tersebut.

Lahan-lahan itu belum dibebaskan karena PT MRT masih menunggu keputusan konsinyasi dari pengadilan.

Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar, saat meninjau lokasi area pembangunan Stasiun MRT Haji Nawi, Rabu (1/2/2017), mengharapkan agar keputuaan konsinyasi dari pengadilan bisa secepatnya diumumkan. Tujuannya untuk memastikan pembangunan stasiun bisa selesai tepat waktu.

"Lahan yang dikonsinyasi tentu keputusan pengadilannya sangat kami tunggu, agar proses bisa berjalan," kata William.

Kegiatan pembangunan stasiun MRT Haji Nawi dijadwalkan dilakukan mulai 4 Februari ini hingga 11 Agustus mendatang. Stasiun MRT Haji Nawi akan memiliki panjang 175 meter dan lebar 22 meter. Stasiun itu nanti akan berada tepat di atas jalan.

Karena itu, selama pembangunannya, bagian tengah jalan ditutup untuk kegiatan konstruksi. Sebagai gantinya, akan ada jalan sementara di kedua arah jalan yang masing-masing memiliki lebar 3 meter.

Saat ini, jalan sementara sudah jadi dan siap digunakan. Jalan sementara dibangun di atas 110 bidang lahan yang sudah dibebaskan. Jalan sementara yang dibangun tidak bisa dibuat lurus karena adanya lahan yang belum dibebaskan itu.

Menurut William, total jumlah bidang lahan yang harus dibebaskan untuk pembangunan Stasiun MRT Haji Nawi sebanyak 136 titik. William mengatakan, 110 bidang lahan sudah dieksekusi dan pemilik sudah mendapatkan ganti rugi.

"Untuk lahan yang sudah dibebaskan, begitu dibayar, pemilik harus segera memundurkan bangunannya," ujar William.

Khusus untuk 26 bidang lahan yang belum dieksekusi,  William menilai keputusan konsinyasi dari pengadilan seharusnya sudah diumumkan. Sebab sepengetahuannya, keputusan sudah bisa diambil paling lambat 30 hari setelah pengajuan. PT MRT mengajukan konsinyasi ke pengadilan pada akhir Desember 2016.

"Kalau dihitung 30 hari, Januari ini seharusnya sudah. Kami berharap keputusan pengadilan segera turun sehingga proses eksekusi bisa segera dijalankan," kata William.