Pemprov DKI Sudah Lebih Dulu Anggarkan Rp 1 Miliar di Tingkat RW

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Rp 1 miliar per RW yang digagas oleh pasangan calon Agus Yudhoyono-Sylviana Murni ternyata sudah diterapkan Pemprov DKI. Meskipun, ada sedikit perbedaan dalam teknis penganggaran dan penggunaannya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan anggaran tersebut tidak spesifik untuk RW, tetapi untuk kegiatan di tingkat RW.

"Dari dulu kami sudah menganggarkan, itu untuk hal-hal yang memang kami eksekusi di level RW. Setiap tahun kami anggarkan," ujar Tuty di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (8/2/2017).

Hanya saja, anggaran tersebut tidak diserahkan kepada RW melainkan ada di kelurahan setempat. Tuty mengatakan hal ini karena RW tidak boleh mengelola anggaran pemerintah.

Dalam data yang dikeluarkan Bappeda DKI, telah dianggarkan sebesar Rp 2,88 triliun untuk pelaksanaan beberapa program di tingkat RT, RW, dan komunitas. Anggaran penguatan RW sebesar Rp 1,055 miliar per RW.

"Artinya kami sudah ada aktifitas yang fokusnya di RW. Tapi kami men-deliver-nya melalui mekanisme keuangan daerah," ujar Tuty. (Baca: Tim Agus-Sylvi Sebut Program Rp 1 Miliar Per RW Sesuai UU Penanganan Fakir Miskin)

Anggaran tersebut merupakan anggaran untuk level RW, bukan hanya untuk RW saja. Sehingga, anggaran tersebut bisa juga digunakan untuk kegiatan PKK, posyandu, jumantik, dan kegiatan kelurahan lain yang berlangsung di level RW.

"Jadi bisa untuk PKK, puskesmas, penguatan RT RW, posyandu, pokoknya yang melayani warga di RW. Jadi aktifitas-aktifitas ini semuanya fokusya untuk masyarakat di RW," ujar Tuty.

Meski demikian, Tuty mengakui tidak semua RW menyerap anggaran tersebut 100 persen. Sebab, tidak semua RW di Jakarta membutuhkan dana APBD. Contohnya seperti RW di perumahan elit dan apartemen.