Bestari: Partai yang Fraksinya Boikot Rapat di DPRD DKI Akan "Dihukum" Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Balegda DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengatakan, masyarakat akan menilai aksi boikot rapat yang dilakukan sejumlah fraksi di DPRD DKI.

Dia menilai warga Jakarta akan memberi pandangan negatif terhadap sikap tersebut.

"Itu biar masyarakat menilai siapa yang aktif dan siapa yang tidak aktif menjalankan amanat pekerjaan, biar partainya yang dihukum masyarakat ketika pileg ke depan, prisnispnya begitu saja," ujar Bestari di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (22/2/2017).

(Baca juga: Bestari: Boikot Sejumlah Anggota Dewan Boleh Diabaikan)

Bestari juga mengatakan, aksi boikot tersebut tidak bisa mengatasnamakan lembaga DPRD DKI secara keseluruhan.

Sebab, tidak ada landasan hukum bagi DPRD DKI untuk melakukan hal itu. Maka, kata dia, anggota DPRD DKI bebas untuk tidak bergabung dengan aksi boikot itu.

"Jadi karena tidak ada landasan hukum untuk memboikot, saya pastikan roda pemerintahan ini tetap bisa berlangsung," ujar Bestari.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta empat fraksi di DPRD DKI Jakarta tidak melakukan boikot terhadap rapat bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta.

(Baca juga: Djarot Minta DPRD Tak Lakukan Boikot demi Kepentingan Pilkada)

Djarot menduga, boikot yang dilakukan empat fraksi terhadap kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta memiliki tujuan politik dan berkaitan dengan kepentingan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

"Artinya jangan semua dikaitkan dengan pilkada, tetapi kepentingan itu jauh lebih besar, yaitu bagaimana tentang fungsi DPRD sebagai wakil-wakil rakyat untuk memperjuangkan persoalan yang dihadapi masyarakat. Jadi, untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, itu fungsi DPRD," kata Djarot.