Anies: Kenapa di Jakarta Belum Diterapkan "Open Governance"?

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengungkapkan keinginannya mengimplementasikan sistem open governance, atau mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan. Keinginan itu juga dia sampaikan saat mengikuti debat cagub-cawagub DKI Jakarta putaran pertama.

"Pertanyaan tadi kenapa di Jakarta belum (diterapkan open governance), saya rasa soal kemauan (Pemprov DKI). Kalau infrastrukturnya sudah ada. Di tempat lain sudah pake lho," ujar Anies, usai menghadiri pertemuan dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat (23/3/17).

(baca: "Good Governance Itu Pendekatan '90-an, Sekarang adalah Open Governance")

Menurut Anies, Jakarta selama ini hanya menerapkan sistem good governance yang dia sebut sebagai pendekatan lama.

Dia berharap Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Jakarta.

"Jakarta pimpinannya aktif bersosial media, tapi tidak memanfaatkan teknologi untuk pemerintahannya," ujar Anies.

Dengan open governance, Anies membayangkan ke depannya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta hingga ke ti tingkat kelurahan akan diketahui warga. Dia berjanji akan mempermudah akses agar warga dapat mengawasi kinerja Pemprov DKI.

"Justru pemerintah (harus) terbuka. Kenapa? Lah, ini uang negara kok, uang rakyat kok," ujar Anies.

(baca: Kumpulan Kutipan Anies-Sandiaga pada Debat Terakhir Pilkada DKI 2017)