Masih Bisakah Program Anies-Sandi Masuk ke APBD-P 2017?

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menjelaskan mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI 2017.

Hal ini untuk menjelaskan peluang masuknya program Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam APBD-P 2017.

Adapun, APBD-P 2017 masih kewenangan dari pemerintahan periode 2012-2017 yang kini dipimpin oleh Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

(Baca: Sudirman Said Tak Mau Paksakan Program Anies-Sandi Masuk APBD-P 2017)

"Sekarang kan kita sedang menampung dulu usulan dari SKPD untuk anggaran perubahan. Kita kompilasi terlebih dahulu usulan SKPD tersebut nanti seperti apa," ujar Saefullah di Taman Waduk Pluit, Jakarta Utara, Minggu (21/5/2017).

Pembahasan APBD-P 2017 akan dimulai setelah Pemprov DKI menerima hasil audit BPK terhadap anggaran tahun 2016.

Dari hasil audit itu, akan diketahui berapa sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA). Silpa digunakan untuk menjalankan program usulan SKPD pada APBD-P 2017.

Jika masih ada sisa, Pemprov DKI terbuka untuk memfasilitasi program Anies-Sandi ke dalam APBD-P 2017.

(Baca: Taufik Tak Masalah Program Anies-Sandi Dikurangi di APBD-P DKI 2017)

"Jadi nanti diperhitungkan ada uang berapa nanti, ada usulan revisi berapa, dan sisanya berapa, itu nanti kami akan bahas secara terbuka," ujar Saefullah.

Berbeda dengan APBD-P, Saefullah mengatakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2018 merupakan wewenang gubernur dan wakil gubernur terpilih.

Tim sinkronisasi Anies-Sandi dan Pemprov DKI sudah memulai komunikasi untuk menyusun hal itu.