JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Mohamad Taufik menyatakan tidak masalah jika program Anies-Sandi dikurangi untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI 2017.
"Tidak ada masalah, silakan aja kurangi (program Anies-Sandi), kita enggak akan ngotot APBDP, silakan," ujar Taufik saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2017).
Meski begitu, dia meminta supaya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 jangan diganggu, sebab itu mutlak 100 persen milik Anies-Sandi.
Taufik juga menekankan jika program Anies-Sandi tidak semua bisa masuk dalam APBD-P DKI 2017 karena alasan uang, seharusnya ini tidak jadi permasalahan.
"Alasan soal uang, DKI mah soal uang gampang kok. Uangnya banyak DKI tuh. Sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) banyak," kata dia.
Baca: Seizin Ahok, Sekda Akan Ajak Tim Sinkronisasi Anies-Sandi Bicarakan APBD-P
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan program Anies-Sandi belum dipastikan bisa masuk ke APBD-Perubahan DKI 2017. Hal itu tergantung kepala daerah yang masih menjabat saat ini.
Jika program tersebut bisa masuk, Saefullah mengatakan anggaran yang dibutuhkan untuk mengakomodir program Anies-Sandi dalam APBD-P DKI 2017 tidak akan banyak. Sebab, dalam APBD-P, biasanya tidak dimasukan program-program yang bersifat pembangunan fisik.
Sebab program itu membutuhkan tahapan yang panjang seperti proses lelang. Namun, menurut Saefullah yang mutlak harus disisipi oleh visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018.