Bappeda DKI Ingin Tim Sinkronisasi Dapat Data Valid soal Reklamasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan forum group discussion (FGD) pada Selasa (20/6/2017) digelar untuk memaparkan proyek reklamasi Teluk Jakarta kepada tim sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Dengan paparan tersebut, Pemprov DKI berharap tim sinkronisasi mendapatkan data yang akurat terkait proyek reklamasi.

"Sebenarnya yang ingin dikumpulkan itu data lengkap terkait reklamasi, langsung kepada pihak yang menjalankannya. Berasal dari sumbernya langsung, tidak berasal dari media atau dari sumber-sumber secondary," ujar Tuty, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (20/6/2017).

Dalam FGD tersebut, Tuty memaparkan soal latar belakang dan manfaat reklamasi Teluk Jakarta. SKPD lain juga memaparkan poin-poin tentang status hukum reklamasi hingga sejarah perizinannya.

Tuty juga menyarankan kepada tim sinkronisasi untuk mendiskusikan proyek reklamasi Teluk Jakarta dengan Komite Reklamasi yang terdiri dari Kementerian Koordinator Maritim, Kemendagri, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Bappenas, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Sekali lagi ini belum membicarakan sebuah keputusan, ini baru fase menghimpun data dalam rangka ingin mengetahui reklamasi," ujar Tuty.

(baca: Tim Sinkronisasi Anies-Sandi Cari Cara untuk Hentikan Reklamasi)

Adapun ketua tim sinkronisasi, Sudirman Said, menyampaikan bahwa Anies-Sandi menolak melanjutkan proyek reklamasi tersebut.

"Pernyataan awal sudah jelas Pak Anies dan Pak Sandi ketika berkampanye dan menyampaikan pandangan reklamasi, pegangannya adalah keputusan terakhir dari PTUN dan secara politik yang harus dihormati juga, ternyata mayoritas masyarakat mendukung tidak melanjutkan reklamasi," ujar Sudirman.

Sudirman mengatakan belum ada keputusan tentang kelanjutan reklamasi dan hanya ingin mendengar pemaparan dari Pemprov DKI Jakarta.