Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengerjaan MRT Telat, Dana Hibah untuk DKI Berkurang Rp 2 Triliun

Kompas.com - 03/07/2013, 14:17 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Dana hibah pembangunan transportasi massal berbasis rel, Mass Rapid Transit (MRT), dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi DKI berkurang. Hal itu akibat pengerjaan konstruksi fisik MRT yang terlambat dilaksanakan.

Berdasarkan perjanjian awal, konstruksi fisik MRT harus dilaksanakan pada awal 2013. Seiring dengan tarik ulur dan perkembangannya, pelaksanaan konstruksi fisik baru dikerjakan pada Oktober 2013.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Endang Widjajanti mengatakan, awalnya pemerintah pusat memberikan dana hibah sebesar Rp 3,7 triliun dengan catatan pembangunan konstruksi fisik dapat dilakukan pada awal 2013. Namun, karena penandatanganan kontrak kerja sama dengan dua konsorsium pemenang lelang tiga paket fisik bawah tanah baru dilakukan Juni lalu dan pembangunan baru akan dilaksanakan pada Oktober mendatang, dana hibah berkurang menjadi Rp 1,7 triliun.

"Jadi memang direncanakan waktu itu ada hibah dari pusat Rp 3,7 triliun dengan catatan awal tahun ini sudah dimulai pengerjaan pembangunan konstruksinya. Namun, karena sampai sekarang belum berjalan, tagihannya menjadi Rp 1,7 triliun," kata Endang, di Balaikota Jakarta, Rabu (3/7/2013).

Jumlah dana hibah tersebut akan terus berkurang apabila belum ada pengerjaan pembangunan dari PT MRT Jakarta. Sebab, dana hibah tersebut masih direncanakan saja dan belum tentu cair.

Pemprov DKI akan mendapat dana hibah itu melalui sistem reimburse dalam pembayarannya. Selain itu, Pemprov DKI juga akan memberikan dana penyertaan modal pemerintah (PMP) untuk kelangsungan operasional PT MRT Jakarta. Namun, PMP yang dianggarkan dalam APBD DKI 2013 sebesar Rp 31 miliar. Padahal, seharusnya PMP sebesar 10 persen dari dana hibah.

Artinya, besaran PMP seharusnya dapat mencapai Rp 370 miliar. Oleh karena itu, katanya, kekurangan dana PMP itu akan dianggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2013 dan diusulkan ke dalam Anggaran Belanja Tambahan (ABT). DKI akan mengusulkan sebesar 10 persen dari dana hibah yang telah dikurangi dari sebelumnya, yaitu Rp 1,7 triliun.

"Sekarang kami akan usulkan 10 persen dari dana hibah yang sudah dikurangi, yaitu Rp 1,7 triliun. Berarti PMP-nya sebesar Rp 170 miliar dan akan kami masukkan di ABT APBD-P 2013. Dana itu untuk biaya operasional PT MRT Jakarta," kata Endang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

    Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

    Megapolitan
    Kejamnya Nico Bunuh Teman Kencan di Indekos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

    Kejamnya Nico Bunuh Teman Kencan di Indekos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

    Megapolitan
    Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

    Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

    Megapolitan
    Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

    Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

    Megapolitan
    Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

    Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

    Megapolitan
    Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

    Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

    Megapolitan
    Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

    Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

    Megapolitan
    Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

    Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

    Megapolitan
    Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

    Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

    Megapolitan
    Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

    Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

    Megapolitan
    Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

    Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

    Megapolitan
    Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

    Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

    Megapolitan
    NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

    NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

    Megapolitan
    Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

    Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

    Megapolitan
    Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang Jakut

    Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang Jakut

    Megapolitan
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com