Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki Beri Toleransi PKL Dagang di Trotoar

Kompas.com - 15/08/2013, 17:39 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kesempatan kepada para pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan di atas trotoar. Meski demikian, keberadaan mereka tidak boleh mengganggu aktivitas pejalan kaki.

Saat ini, Pemprov DKI terus mengawasi keberadaan PKL di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di kawasan niaga tersebut, masih ada sejumlah PKL yang berdagang di atas trotoar, antara lain di sekitar Museum Tekstil, Tanah Abang. Kios PKL di atas trotoar itu tetap dibuka, tetapi tidak sampai menutup jalan.

"Kalau, misalnya, ketemu PKL di jalan, terpaksa berjualan di trotoar dulu. Tapi, kalau mereka nakal dikasih kesempatan berdagang di trotoar, turun lagi, ya pasti kita bongkar," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (15/8/2013).

Toleransi yang diberikan kepada PKL adalah berdagang di atas trotoar tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas. Selain itu, kata dia, jangan sampai mereka berdagang turun ke bahu jalan dan kembali menghambat arus lalu lintas. Apabila PKL berdagang di jalan raya dan kembali menghambat kelancaran lalu lintas, Pemprov DKI tidak akan segan mengambil tindakan pidana.

Menurut Basuki, Pemprov DKI akan menertibkan PKL secara bertahap sejalan dengan pencarian lokasi relokasi. Oleh karena itu, ia telah meminta wali kota untuk mengurusi permasalahan PKL yang ada di kawasannya. Selain itu, ia juga meminta wali kota mencari lokasi yang akan digunakan untuk pasar malam.

"Karena PKL ini kan penggerak ekonomi, dan kita harus cari lokasi juga karena mereka juga mau hidup kan," kata Basuki.

Basuki menyebutkan, Pemprov DKI akan mempersiapkan tempat-tempat untuk menampung PKL, seperti taman Waduk Pluit dan ruang bawah tanah Monas. Para PKL yang berdagang di trotoar itu juga tidak permanen dan para pedagang tidak boleh sampai buang sampah sembarangan.

"Nanti dikasih tanda, ini wilayahnya siapa. Kalau sampai kotor, dia yang tanggung jawab. Yang penting prinsipnya di trotoar itu Anda tidak boleh mendesak pejalan kaki sampai turun ke jalan. Kalau pejalan kaki itu ketabrak mobil terus meninggal, bagaimana?" kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Megapolitan
Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Megapolitan
Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

Megapolitan
Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com