Basuki Kesal Ahok Center Dituding Cari Duit

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah Ahok Center sebagai ladang pencari uang. Ia menegaskan bahwa lembaga swadaya masyarakat tersebut tidak mengelola ataupun menerima bantuan corporate social responsibility atau CSR perusahaan kepada Pemerintah Provinsi DKI.

LSM Ahok Center sebetulnya bernama Center for Democracy and Transparency (CDT) yang didirikan oleh Basuki pada 2007. LSM itu disebut menjadi mitra kerja dalam penyaluran bantuan CSR oleh 18 perusahaan di Rusun Marunda, Jakarta Utara.

"Kesannya sekarang Ahok Center jadi tempat cari duit. Bisa apa Ahok Center? Yang cari duit itu cuma Ahok," kata Basuki, yang biasa disapa Ahok, Kamis (15/8/2013) di Balaikota Jakarta.

Siapa pun, kata Basuki, boleh bekerja dan boleh membuat lembaga asal tidak meminta dan memungut bayaran. Ia mengakui bahwa dirinya membutuhkan banyak orang untuk mengawasi rusun, taman, dan program unggulan lain. Namun, ia menolak jika dikatakan sebagai pendiri Ahok Center karena lembaga yang ia dirikan adalah CDT.

"Mereka saja sok-sokan menamakan Ahok Center. Makanya gue bilang, enggak cuma Ahok Center, tapi juga ada martabak Ahok, kwetiau Ahok, dan segala macam," kata Basuki.

Hari ini Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI secara resmi memberikan keterangan pers tentang empat satuan kerja perangkat daerah yang bekerja sama dalam penyaluran bantuan CSR. Khusus Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI, bantuan CSR itu disalurkan dengan Ahok Center sebagai mitra kerja.

Menurut Basuki, keterlibatan LSM tersebut tidak salah. Suatu hal yang salah apabila mitra kerja itu kemudian digaji oleh Pemprov DKI. Basuki tidak menyalahkan BPKD DKI atas penyebutan mitra kerja dalam keterangan pers itu.

Secara terpisah, relawan Ahok Center, Bunyamin Permana, telah membantah bahwa LSM tersebut mengelola bantuan CSR perusahaan. Menurut dia, segala bantuan perusahaan telah dikelola oleh Dinas Sosial DKI.

LSM yang dibentuk Basuki pada 2007 itu pernah menjadi motor pemenangan Jokowi-Basuki pada Pilkada DKI Jakarta 2012. Setelah Basuki menjadi wagub, mereka bertugas mengawal kinerja pemerintahan Jokowi-Basuki dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat. LSM itu dibentuk dan dana operasionalnya merupakan dana pribadi Basuki.