Pengusaha Bus Sedang Tolak Pengelolaan oleh BLU Transjakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengusaha bus menolak rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengelola bus ukuran sedang di bawah Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta. Para pengusaha itu menilai kinerja BLU Transjakarta masih tidak maksimal. Hal ini terlihat dari banyaknya unit bus transjakarta yang sering mogok atau mengalami kerusakan. Belum lagi gaji karyawan yang kerap telat dibayarkan.

Salah seorang pengusaha bus sedang, Azas Tigor Nainggolan, mengatakan, belum mengetahui mekanisme peralihan pengelolaan bus sedang ke tangan Pemprov DKI. Azas menambahkan, akan terasa sia-sia jika pengelolaan bus sedang dialihkan ke BLU.

"Harus ada konsep yang jelas terkait tugas pokok setiap badan yang mengelola. Saat ini, terdapat lebih dari seribu orang berprofesi sebagai pengemudi bus sedang. Jika harus dihilangkan begitu saja, tentu akan membuat gejolak," ujarnya saat dihubungi, Selasa (10/9/2013).

Azas berharap ada kejelasan terkait sarana dan prasarana bus sedang, termasuk stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG). Menurut dia, saat ini, ketersediaan SPBG di Jakarta masih sangat sedikit, yakni di Pancoran, Rawamangun, Cengkareng, Pinang Ranti, dan Pedongkelan. "Yang pasti harus ada kejelasan terkait proses revitalisasi bus sedang," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas menilai pengelolaan bus sedang oleh BLU akan menambah beban pekerjaan BLU. Menurut dia, saat ini BLU sudah direpotkan dengan mengurusi beberapa operator bus.

"Akan lebih baik jika penerapan konsep, yakni bus transjakarta khusus melayani jalan besar atau trunk lines, sementara bus sedang hanya sebagai pengumpan. Jika demikian, maka harus ada pihak yang bisa mengelola selain BLU," ujarnya.

Pemprov DKI Jakarta akan menyiapkan BLU Transjakarta untuk mengelola bus sedang yang didatangkan pada akhir tahun ini. Bus yang datang tersebut akan menggantikan metromini dan kopaja yang dinilai sudah tidak layak. Revitalisasi ini dilakukan karena kualitas angkutan bus sedang sangat buruk. Selain sering terlibat kecelakaan lalu lintas, bus sedang juga tidak memeberikan rasa aman dan nyaman.

Para pengusaha bus sedang yang ada saat ini akan dijadikan pemilik saham bus sedang. Cara pengelolaannya, nilai seluruh aset usaha bus sedang akan dihitung dan diganti dengan bus sedang baru.