Empat Cara Jokowi Cegah Korupsi di Pemprov DKI

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bertemu Kepala Badan Pemeriksa Keuangan  Hadi Poernomo di kantor BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2013) siang. Pertemuan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut upaya membersihkan Pemerintah Provinsi DKI dari praktik korupsi.

Dalam pertemuan itu, Jokowi menyampaikan empat sistem keuangan yang akan dimaksimalkan Pemprov DKI Jakarta. Sistem itu meliputi laporan perkembangan non cash transaction (NCT), laporan pemaksimalan syarat tax clearence, bank clearence, dan no dollar bagi pemenang tender proyek Pemprov Jakarta.

"NCT itu dalam rangka memperbaiki sistem di pemerintahan. Semuanya pakai online untuk mengurangi penyelewengan dan korupsi," ujar Jokowi.

Jokowi memaparkan, tax clearence menjadi syarat bagi pemenang tender proyek sehingga tidak memiliki tunggakan pajak. Bank clearence dilakukan agar tidak ada utang di bank. Kalaupun ada, sistem pmbayarannya berjalan normal. Adapun no dollar mewajibkan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau badan usaha milik daerah melakukan transaksi tanpa menggunakan uang asing, tetapi memakai rupiah.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo menyambut baik terobosan "bersih-bersih" birokrasi di Jakarta tersebut. Menurut dia, dari 33 provinsi se-Indonesia, baru Jakarta yang menggunakan sistem terpadu pengawasan dana.

"Kalau transaksi pakai cash, susah sekali menelusurinya, rentan penyelewengan pula. Makanya, kita wajibkan pakai NCT untuk barang ataupun jasa. Kalau tidak, kasihan pemeriksa saya," ujarnya.

Hadi mengatakan, dengan menggunakan empat sistem pengawasan anggaran secara terpadu tersebut, tingkat penyelewengan atau korupsi dapat dikurangi sebanyak 60 persen. Ia berharap pemerintah provinsi lain mencontoh Jakarta dalam hal pengawasan anggaran tersebut.