Buntut "Marah-marah" Jokowi dan Basuki

Dalam sepekan kemarin, Jokowi terpancing amarahnya ketika melihat PNS di kantor Wali Kota Jakarta Timur yang tidak berada di tempat seusai shalat Jumat. Malah, ada salah seorang pegawai yang asyik bermain game.

Sementara itu, Basuki geram ketika mengetahui ada yang memainkan anggaran. Sejumlah pos anggaran yang sudah dicoret, ternyata muncul lagi dalam APBD 2013 yang telah diketuk palu oleh DPRD DKI.

Buntut ketidakberesan yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan Pemprov DKI ini adalah akan dilakukan perombakan segera. Sebelumnya, Jokowi sudah merencanakan akan melakukan perombakan besar-besaran pada November-Desember 2013 mendatang.

Lalu, bagaimana nasib berbagai pejabat DKI itu?

Dimulai dari jabatan Kepala Dinas Perhubungan DKI. Salah satu program yang Basuki sesali belum dapat terlaksana di setahun kepemimpinannya bersama Jokowi adalah target pengadaan 1.000 bus sedang dan transjakarta. Tiga dari empat paket lelang pengadaan bus sedang itu diketahui gagal. Satu paket yang berhasil dilelang dimenangkan oleh PT Ifani Dewi.

Awalnya, satu paket lelang bus sedang terdiri dari pengadaan 124 unit bus sedang BBG. Satu paketnya memiliki pagu anggaran sebesar Rp 97 miliar. Perencanaan teknis, harga, dokumen, dan lainnya dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Pada akhirnya, BPPT merekomendasikan, empat paket yang gagal lelang diubah menjadi hanya 74 unit per paket dengan anggaran Rp 58 miliar. Dengan pengurangan jumlah ini, maka jumlah bus sedang yang kemungkinan selesai pengadaannya pada akhir tahun sebanyak 420 bus.

Apakah hal itu berarti posisi Kadishub DKI Udar Pristono terbuka untuk pejabat lainnya?

Saat wartawan mencoba bertanya kepada Basuki, ia sempat berpikir lama. Salah seorang wartawan berceletuk dan menyebutkan nama Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat, Muhammad Akbar.

"Bagus itu Pak Akbar. Nanti aku usul Pak Gubernur, Pak Akbar jadi Kadishub. Tapi, Pak Pristono nanti mau dipindah ke mana? Itu yang susah," kata Basuki.

Muhammad Akbar yang sebelumnya juga menjabat sebagai Kepala UP Transjakarta diketahui beberapa waktu lalu mengikuti tes assessment promosi ke jabatan eselon II.

Lalu, bagaimana dengan Wali Kota Jakarta Timur HR Krisdianto seusai disidak Jokowi?

Seusai melihat buruknya pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di kantor Wali Kota Jakarta Timur, Jokowi pun akan mengevaluasi Krisdianto bersama kepala suku dinas dan staf yang absen dalam hal pelayanan baik bagi warga.

Apakah Krisdianto kini berada di posisi yang "tidak aman"?

Menanggapi hal itu, Basuki menjawab singkat. "ASAP," kata dia. ASAP merupakan kependekan dari kalimat as soon as possible.

Dua posisi lainnya yang mendapat sorotan adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI dan Kepala Dinas Pendidikan DKI. Dua jabatan itu menjadi sorotan setelah Basuki menemukan tak sedikit pos anggaran siluman SKPD tersebut yang muncul kembali di APBD.

Misalnya saja, anggaran Dinas PU DKI. Menurut Basuki, tak sedikit proyek yang diurusi dengan kontraktor "itu-itu saja". Kontraktor itu pun menyerahkan pekerjaan pada subkontraktor yang hasilnya jauh dari harapan.

Kepala Dinas PU DKI Manggas Rudy Siahaan, kata Basuki, masih mendapat "ampunan" darinya dan Jokowi. Beberapa waktu lalu, ia juga sempat akan dirotasi Jokowi. Basuki mengakui sulitnya mencari pejabat yang tepat menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas PU DKI.

Tak jauh berbeda dengan Dinas PU DKI, Basuki juga mengkritik borosnya anggaran yang dipergunakan Dinas Pendidikan DKI untuk infrastruktur dan gaji guru. Menurut Basuki, sebaiknya Dinas Pendidikan DKI lebih mengedepankan mutu pendidikan murid dan membawa prestasi daripada menghabiskan anggaran untuk infrastruktur.

Walaupun mendapat kritikan, Basuki mengakui kalau Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudi Mulyanto merupakan pejabat yang pintar dan terpandang di lingkungannya. "Mau pilih siapa? Pak Taufik itu orang paling pintar di Dinas Pendidikan," ujarnya.