Basuki: Di Jakarta, Gubernur dan Wagubnya Tak Terima Setoran

"Jadi, kita enggak perlu takut lapor lagi. Kalau dulu kan kita takut lapor ke siapa pun. Kalau di Jakarta, enggak perlu khawatir karena gubernur dan wagub-nya tidak pernah menerima setoran," kata Basuki.

Dia mengatakan hal itu saat menjadi pembicara dalam Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Pemprov DKI Jakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pengawasan Keuangan (BPK), di Balai Agung, Balaikota Jakarta, Rabu (30/10/2013).

Selain tidak pernah menerima setroran, Basuki juga mengklaim kalau ia bersama Jokowi tidak menerima titipan partai untuk menduduki sebuah jabatan tertentu, dan tidak menerima titipan untuk pelaksanaan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) DKI. Semua pihak, kata dia, harus melalui proses yang sama untuk dapat menduduki posisi tertentu.

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengharapkan, pelaksanaan semiloka tersebut dapat menambah pengalaman, khususnya bagi para pegawai negeri sipil (PNS) DKI untuk melakukan pencegahan upaya penyalahgunaan anggaran. Menurut dia, pencegahan lebih penting.

Di samping itu, ia juga mengimbau kepada para PNS yang menghadiri semiloka agar tidak takut lagi menolak ajakan pihak tertentu untuk bermain-main dengan anggaran. Apabila ada oknum tertentu yang mengajak "bermain" dengan anggaran, maka ia mengimbau agar PNS DKI jangan takut untuk langsung melaporkan kepadanya atau Jokowi.

"Nanti kita lawan bersama. Sama juga saat proses pembuatan perda, kalau ada oknum cari setoran, lapor. Kalau ada kepala dinas memanggil kepala suku dinas untuk setoran, jangan takut lawan karena gubernur dan wagub Anda tidak minta setoran," kata Basuki.

Aksi setor-setoran, baik antar-pihak maupun antara eksekutif dan legislatif, tak ayal menjadi isu yang terus berkelanjutan di perpolitikan Indonesia, tak terkecuali di tubuh Pemprov DKI. Hal itu, kata dia, sudah membahayakan anggaran negara.

Basuki juga meminta para PNS dan pejabat DKI mengingat kembali sumpah jabatan yang telah diucapkan saat pelantikan. Dia tak menginginkan lagi ada anggaran siluman yang muncul kembali setelah disahkan oleh DPRD DKI. Sebab, saat merancang APBD DKI 2013, Basuki telah memangkas dan mencoret ribuan pos anggaran. Ia tak menyangka, sesudah disahkan, pos-pos anggaran yang telah dicoretnya muncul kembali.

Untuk mengantisipasi hal tersebut terulang kembali, pada 2014, Pemprov DKI berencana menerapkan e-budgeting. Pembahasan anggaran melalui password. Mereka yang dapat mengubah dan mengoreksi pos anggaran hanyalah pihak-pihak yang memiliki otoritas tertentu, seperti gubernur.