Basuki Optimistis Pengesahan APBD 2014 Sebelum Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama optimistis penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014 tidak akan terlambat seperti tahun ini. Ia menargetkan pengesahan APBD 2014 dapat dilakukan sebelum Pemilihan Umum pada April 2014.

"Kalau saya lihat, kawan-kawan (Pemprov dan DPRD) pasti akan kasih kita cepat. Kenapa? Karena mereka juga sadar kalau lambat seperti tahun kemarin, semua pekerjaan mundur dan jadi berantakan. April juga pemilu, kan," kata Basuki di rumah dinas Gubernur DKI, Jalan Taman Suropati 7, Jakarta, Jumat (8/11/2013).

Apabila pengesahan APBD 2014 bisa dilakukan di pertengahan Desember, maka hal tersebut berimplikasi pada tepat waktunya pelaksanaan program Pemprov DKI dan terjadi perbaikan kinerja anggaran. Setelah disahkan oleh DPRD DKI, APBD 2014 itu akan dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk direvisi kembali. Apabila semua perencanaan itu berjalan tepat waktu, maka akan dapat menekan nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

DKI telah mengajukan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2014 mencapai Rp 67 triliun. Namun, Basuki tak memungkiri bahwa nilai itu akan meningkat pesat mencapai Rp 70 triliun dalam APBD Perubahan. Nilai tersebut didapat dari perolehan pajak online, pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor (PKB), dan sebagainya. Selain itu, Pemprov DKI juga akan memaksimalkan pembelian barang dan jasa melalui e-catalog.

"Anggaran kita akan naik tiga kali lipat. Prioritas anggaran kita untuk transportasi, banjir, dan pembelian lahan-lahan," kata Basuki.

Prioritas alokasi anggaran untuk antisipasi kemacetan dan penanganan banjir itu membuat DKI meningkatkan alokasi belanja langsung dalam APBD 2014 menjadi sekitar Rp 34-35 triliun atau 51-52 persen dari total APBD 2014. Belanja langsung yang ditetapkan dalam APBD 2013 sebesar Rp 31 triliun atau sekitar 62 persen dari total anggaran Rp 49,98 triliun. APBD 2014 akan dianggarkan ke beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) strategis di DKI, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI.

Pelaksana tugas Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Wiryatmoko, mengatakan bahwa beberapa program yang akan menjadi fokus di APBD 2014 adalah program yang belum selesai pada 2013. Hal itu mencakup penanggulangan permasalahan banjir, transportasi, dan penyediaan rusun. "Kami akan membangun 200-400 blok rusun di tahun depan," ujarnya.