Basuki Diminta Tidak Lembek Tindak Korupsi Pejabat DKI

"Kalau kami sih inginnya Ahok (Basuki) bersikap tegas. Dia harus memberikan sanksi tegas supaya PNS takut melakukan korupsi lagi," kata Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (12/12/2013).

Ketegasan Basuki itu dibutuhkan seiring dengan keinginan beberapa lembaga, seperti ICW, BPK, KPK, BPKP, serta PPATK untuk mewujudkan DKI Jakarta sebagai barometer provinsi zero tolerance bagi pelaku korupsi. Basuki seharusnya dapat membantu para penegak hukum untuk memberantas korupsi hingga ke akar yang paling kecil di tubuh Pemprov DKI.

Ade mengatakan, PNS yang terbukti melakukan korupsi tetap harus diproses hukum tanpa mengenal masa lalu atau masa kini. "Kalau Ahok tidak tegas, dia akan dianggap angin segar bagi bawahannya bahwa bosnya membolehkan mereka melakukan tindak korupsi. Bisa ditafsirkan kalau Ahok membela anak buahnya," ujar Ade lagi.

PNS DKI baru-baru ini terungkap menyalahgunakan anggaran. Polda Metro Jaya menahan Kepala Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Timur, MS, dan salah satu pensiunan Dinas Tata Ruang DKI, AS, dalam kasus tindak pidana korupsi pembuatan peta topografi skala 1:1.000 tahun anggaran 2010 senilai Rp 11, 2 miliar.

Menanggapi hal itu, peraih Bung Hatta Anti Corruption Awards 2013 itu mengatakan, apabila PNS yang terlibat penyalahgunaan anggaran bersikap kooperatif kepada penegak hukum, seperti kepolisian, itu seharusnya tidak ditahan.

"Terserah Polda, kita tidak bisa mencampuri. Tapi, kita mau minta, kalau dia kooperatif, mungkin enggak usah ditahanlah," kata Basuki.