Basuki Ancam Penjarakan Oknum Pengadaan Bus Berkarat

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Kepolisian akan turun tangan menyelidiki penyebab berkaratnya sebagian bus yang baru dibeli oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut Basuki, semua perusahaan pemasok, Dinas Perhubungan DKI, maupun agen tunggal pemegang merek (ATPM) harus diperiksa untuk mengetahui letak kesalahan pada pengadaan bus tersebut.

"Periksa semua, si pemasok, si perusahaannya, semua harus dipenjara. Supaya kapok, kita harus cari penyebab kenapa beli bus mahal, tapi bobrok," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (10/2/2014).

Saat ini, sebanyak 90 dari 310 bus baru transjakarta dan 30 dari 346 unit baru bus kota terintegrasi busway (BKTB) di Jakarta telah beroperasi. Namun, lima bus transjakarta dan 10 BKTB mengalami kerusakan pada sejumlah komponennya.

Basuki mengatakan, ia telah berulang kali berpesan kepada Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono untuk membeli bus dengan mutu terbaik. Pria yang akrab disapa Ahok itu memberikan contoh pengadaan lima bus tingkat untuk wisata. Basuki menginginkan bus tingkat wisata seperti bus tingkat yang beroperasi di Singapura. Bus itu juga telah teruji selama puluhan tahun.

"Kenapa tiba-tiba datang dan beli merek China? Kan aneh, merek itu tidak setara dengan Mercedes-Benz, Scania, dan Volvo," kata Basuki.

Pemenang tender yang dimenangi oleh perusahaan yang "itu-itu" saja membuatnya memutar otak. Basuki kembali menegaskan bahwa tahun ini Pemprov DKI Jakarta membeli barang melalui e-purchasing dan mendaftarkannya melalui e-catalogue. Dengan itu, Pemprov DKI akan mendapatkan barang terbaik dengan harga terjangkau. Pembelian melalui katalog digital itu diyakini dapat menekan upaya permainan antara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan kontraktor maupun perusahaan rekanan.

Basuki menengarai masih ada pegawai negeri sipil DKI yang mencoba bermain-main dengan anggaran. Oleh karena itu pula, ia menginginkan adanya sistem pembuktian terbalik terhadap seluruh pejabat Ibu Kota. Apabila sistem ini terealisasi, Basuki tak memungkiri akan banyak pejabat DKI yang dipenjara. Misalnya, seorang pejabat memiliki banyak mobil dan jam tangan mewah, maka para instansi hukum harus dapat memeriksa penghasilan yang ia terima serta pajak yang telah dibayarkan. "Saya bilang pada aparat, periksa sajalah dan tangkap. Ini sudah keterlaluan," kata Basuki.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono membenarkan adanya kerusakan beberapa komponen bus yang baru diluncurkan beberapa waktu lalu di Jakarta. Pristono memastikan bahwa ATPM bus baru tersebut telah mengetahui kerusakan dan bakal segera mengganti suku cadangnya dengan yang baru. Hal itu mengingat Dishub DKI baru melakukan pembayaran sebesar 20 persen.

Direktur Utama PT Sun Abadi, Indra Krisna, selaku ATPM bus itu menampik bahwa bus transjakarta dan unit BKTB yang baru diluncurkan adalah barang bekas. Terkait kerusakan yang terjadi di beberapa komponen bus, Indra mengatakan hal itu terjadi ketika proses pengapalan.

Pengiriman bus dilakukan dua kali, yakni pada awal November 2013 dan pertengahan November 2013. Indra menyebutkan, pengiriman pertama tidak mengalami masalah. Adapun pada pengiriman kedua terkendala cuaca berkabut serta gelombang tinggi. Alhasil, bus yang seharusnya dikirim pada 20 November dari Pelabuhan Shanghai dan tiba di Pelabuhan Tanjung Priok pada 3 Desember itu molor hingga baru berangkat pada 29 November dan tiba di Jakarta pada 2 Januari 2014.