Basuki: Semua Orang Tahu Monorel Tak Layak, Termasuk Gubernur

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meragukan PT Jakarta Monorail dapat merealisasikan proyek monorel. Menurut Basuki, dari awal terbentuknya PT Jakarta Monorail (JM), mereka tidak memiliki niat penuh untuk membangun monorel. Hal ini dapat terlihat dari keterbatasan kemampuan finansial yang dimiliki PT JM.

"Semua orang juga bilang dan tahu monorel itu enggak layak, termasuk Pak Gubernur juga tahu monorel enggak feasible (layak)," kata Basuki kepada wartawan, Rabu (26/2/2014) malam.

Keterbatasan dana itu pula yang membuat Pemprov DKI mengajukan klausul baru dalam perjanjian kerja sama (PKS). Klausul baru itu adalah pemberian jaminan 5 persen dari total investasi kepada Pemprov DKI. Jaminan itu sebagai bukti PT JM memiliki kemampuan finansial. Namun, klausul itu masih belum disepakati oleh PT JM. PT JM merasa syarat itu memberatkan mereka.

Basuki juga menduga PT JM ingin menjadi satu-satunya kontraktor yang membangun monorel tanpa lelang tender sehingga mereka terus berusaha membangun monorel, meskipun belum ada pembangunan fisik yang terlihat.

Pemprov DKI "terpaksa" memberi izin PT JM untuk melanjutkan proyek pembangunan. Padahal, PKS antara DKI dan PT JM telah berhenti sejak masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada 2011.

Menurut Basuki, tiang pancang sudah telanjur dipasang. Daripada tiang itu terbengkalai, DKI memberi izin PT JM melanjutkan proyek monorel. Satu klausul baru lainnya yang ditambah pada PKS adalah semua aset milik PT JM, termasuk tiang pancang menjadi kepemilikan DKI. Hal ini berlaku jika PT JM tidak dapat membangun monorel satu jalur hingga tiga tahun lamanya.

"Asal enggak pakai APBD, mereka boleh mencoba apa pun. Sama seperti deep tunnel, banyak (swasta) mau bangun, tapi sampai sekarang enggak ada kelanjutannya," kata Basuki.

Pemberian kesempatan pada PT JM itu juga untuk menciptakan transportasi massal di Jakarta. Menurut kajian pada 2008, Jakarta akan macet total pada 2014. Oleh karena itu, ketika banyak pihak swasta yang menawarkan alternatif mengatasi kemacetan, DKI akan menerima penawaran tersebut.

Begitu tanda tangan kontrak, swasta harus memiliki komitmen menyelesaikan program dengan cepat. Selain itu, DKI juga tidak boleh rugi jika swasta gagal menjalankan program itu.

Basuki menampik jika Pemprov DKI disebut ngotot dalam membangun monorel. "DKI ngotot membangun transportasi massal karena Pak Gubernur inginnya semua moda transportasi massal itu direalisasikan," ujar Basuki.