Pembebasan Bermasalah sejak 1995, Jokowi Yakin Taman BMW Rampung Tahun Ini

"Semua harus berproses. Yang penting bebasin dulu ini berapa. Langsung kerjakan. Kalau dimulai, warga pasti ndak balik," ujarnya.

Rencananya, di kawasan ini akan dibangun stadion sepak bola bertaraf internasional dengan standar FIFA, ruang publik, hutan kota, dan resapan air. Dari 66,6 hektar lahan milik Pemprov DKI, total peruntukan lahan Taman BMW adalah 30,7 hektar berupa danau, 2,5 hektar berupa taman, dan 7,2 hektar hutan kota.

Jokowi memperkirakan, penataan taman kompleks olahraga yang menelan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun tersebut akan selesai dalam 2 tahun. Targetnya, keseluruhan proyek selesai pada tahun 2016.

Taman BMW merupakan lahan yang didonasikan oleh enam perusahaan pengembang swasta yang dikoordinasikan Agung Podomoro kepada Pemprov DKI. Lahan seluas 66 hektar itu memiliki peran penting bagi ruang terbuka hijau di Jakarta Utara.

Dilaporkan ke KPK

Pada Kamis kemarin, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto kembali mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta. Ia mengaku memberikan data baru soal laporan dugaan korupsi pada sengketa lahan Taman BMW.

Prijanto menjelaskan, salah satu data yang ia bawa ialah dokumen berita acara serah terima (BAST) yang ditandatangani oleh Gubernur DKI saat itu, Sutiyoso, soal pelepasan lahan tertanggal 8 Juni 2007. Saat itu, BAST belum dilampiri dengan surat pelepasan hak (SPH).

"Lampirannya baru diberikan setahun kemudian, tanggal 11 juli 2008," katanya.

Namun, Prijanto tak mau menyebut siapa pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Ia berharap laporannya akan ditindaklanjuti oleh KPK.

Sebelumnya, pada November 2013 lalu, Prijanto pernah mendatangi KPK untuk melaporkan kasus tersebut. Saat itu, Prijanto mengatakan, ia baru melaporkan masalah ini kepada KPK karena baru mengetahuinya setelah mengundurkan diri dari jabatan wakil gubernur pada September 2012.

Menurut Prijanto, ada sejumlah kejanggalan dalam pelepasan lahan Taman BMW yang merupakan proyek warisan gubernur sebelumnya, Fauzi Bowo. Kejanggalan pertama, ada perbedaan antara luas lahan dalam BAST dari pengembang kepada Pemda DKI dan yang tercatat dalam surat pelepasan hak dari pemilik tanah kepada pengembang. Dia mengatakan, menurut BAST, luas lahan yang akan digunakan sekitar 26 hektar. Adapun luas lahan yang sudah ada SPH-nya hanya 12 hektar. Selain itu, ada kejanggalan lain terkait nama jalan lokasi tanah yang tercantum dalam BAST. Nama lokasi lahan dalam BAST tersebut ada yang berbeda dengan nama jalan di lokasi sesungguhnya.