ICW: Jokowi Harus Benahi Manajemen Kontrol Anggaran

"Jokowi memang harus membenahi manajemen kontrolnya agar sesuai dengan ucapannya yang selama ini disampaikannya," kata Febri, saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Rabu (23/4/2014).

Dia menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta tetap harus dapat mengungkap pihak-pihak yang sengaja memasukkan anggaran berlebih. Pembahasan itu, lanjut dia, telah termasuk ke dalam indikasi melakukan tindak pidana korupsi. Terlebih lagi, penggelembungan anggaran tiap dinas mencapai ratusan miliar rupiah.

Melalui e-budgeting, pihak eksekutif, dalam hal ini Gubernur, Wakil Gubernur, serta Kepala BPKD terbantu untuk dapat mengunci anggaran tidak perlu. Seharusnya, melalui sistem e-budgeting, kata Febri, Jokowi dapat menumbuhkan rasa takut pada SKPD untuk tidak melakukan penggelembungan anggaran. Namun, anggaran ganda masih muncul pada APBD 2014. Setelah melakukan koreksi melalui e-budgeting, Febri berharap Jokowi mampu mengontrol lebih kuat proses pemasukan mata anggaran.

"Walaupun anggaran itu belum digunakan, sudah ada rencana untuk melakukan korupsi, bahkan kolusi. Jangan sampai hal ini terulang kembali di periode selanjutnya," kata Febri.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Endang Widjajanti mengungkapkan Pemprov DKI telah mengunci puluhan ribu mata anggaran ganda pada APBD DKI 2014. Tercatat, ada 18.000 dari total 72.000 mata anggaran yang diduplikasi. Totalnya mencapai Rp 1,8 triliun. Duplikasi mata anggaran ganda, kata dia, terjadi karena buruknya sistem perencanaan di sejumlah instansi terkait.

"Bisa saja unit pengguna anggaran kurang teliti atau tidak berkoordinasi sehingga terjadi duplikasi anggaran. Kita akan terus membenahi dan APBD DKI dapat terserap untuk kesejahteraan masyarakat," kata Endang.

Anggaran ganda itu terjadi di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Gedung Pemda DKI, Dinas Perhubungan, Dinas Tata Ruang, Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B), Dinas Pendidikan, dan lainnya.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi adanya penggelembungan anggaran dan kerugian negara, Pemprov DKI mulai menerapkan sistem e-budgeting mulai tahun ini. Meskipun demikian, satu risikonya adalah tingginya sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) 2014. Sebab, apabila anggaran itu digunakan, negara akan mengalami kerugian.