Dilarang KPK, Basuki Minta BPKD Cairkan Dana Hibah

Padahal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta setiap kepala daerah untuk tidak mencairkan dana hibah selama kampanye pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Sebab, anggaran itu dikhawatirkan bermuatan politis. 

"Saya perintahkan untuk mencairkan uang mereka. Gila saja, kalau pencairan hibah KONI menunggu Pilpres. Dananya baru turun Oktober, enggak bisa seperti itu," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Senin (12/5/2014). 

Dana hibah itu, kata dia, berguna untuk membayar gaji pegawai tetap, pegawai honorer, serta pelatihan-pelatihan di daerah pembinaan atlet DKI Jakarta. Selain itu, ia berharap, dana hibah itu dapat membuat KONI bergerak melakukan pembinaan di 44 cabang olahraga.

Terkait hal tersebut, pria yang akrab disapa Ahok ini mengaku tidak mengerti dengan kinerja BPKD DKI. Sebab, permasalahan terkendalanya pencairan anggaran bukan yang pertama terjadi di Pemprov DKI. Terlambatnya pencairan anggaran itu, kata dia, berdampak pada realisasi program kerja.

"Makanya saya tidak mengerti apakah BPKD itu bodoh, takut, atau sengaja mau ngerjain kami," ujar Basuki lagi. 

Sementara terkait pelarangan pencairan dana hibah oleh KPK, menurut Basuki, seharusnya BPKD DKI melayangkan surat pemberitahuan. Surat itu untuk mengetahui, lembaga atau badan resmi Pemprov DKI mana saja yang boleh dan tidak boleh menerima dana hibah dan bantuan sosial (bansos).

Anggaran bansos dan hibah itu telah dianggarkan dalam APBD 2014. "Kalau (BPKD) menunggu terus, ya seperti menunggu ayam bertelur emas kali. BPKD harus bergerak," ujar Basuki.