Lelang Proyek di Jakarta Hanya Sentuh Angka 73 Persen

Jumlah tersebut, kata dia, hanya setara dengan 73 persen dari total seluruhnya yang berjumlah 7.000 paket. Menurut Sony, dari 5.114 paket tersebut, ada 46 paket yang telah dalam proses lelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

"Dari 46 paket tersebut, yang sudah selesai dua paket, yaitu cetak naskah ujian dan jasa keamanan Puskesmas Tanah Abang," kata Sony di Balaikota Jakarta, Senin (19/5/2014).

Sony menjelaskan, pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta melalui ULP masih membutuhkan perbaikan pada mekanisme proses penyerahan usulan lelang kegiatan karena ada 142 paket kegiatan yang dikembalikan ke unit dengan alasan dokumen belum lengkap. Sementara itu, paket yang sedang dibahas antara kelompok kerja dan unit ada sebanyak 2.758 paket.

Paket lelang naskah UN SD sendiri, kata dia, merupakan prioritas bagi ULP untuk segera diselesaikan karena pelaksanaan UN SD telah ditetapkan, yakni dari 19-21 Mei. "Jadi tidak mungkin diundur tanggal pelaksanaan UN SD DKI, karena akan menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan di Indonesia," jelasnya.

Seperti diberitakan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, penyerapan rendah bukan disebabkan faktor penerapan e-budgeting, melainkan karena banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di DKI Jakarta yang tidak bisa mengalokasikan anggaran untuk pengadaan barang secara satuan dalam lelang yang diajukan di ULP.

Menurutnya, banyak SKPD di DKI Jakarta yang bingung saat diminta mengisi daftar pengadaan barang secara satuan karena sudah terlalu sering menggunakan sistem lama secara borongan.

"Dengan penerapan e-budgeting, banyak SKPD yang tidak bisa bikin (pengadaan barang) secara satuan karena kebiasaan gelondongan. Jadi ada potensi Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) tinggi. Tapi emang gue pikirin Silpa tinggi? Yang penting kan uangnya tidak dipakai sembarangan," kata Basuki.

Basuki menegaskan, oleh karena itu dia tak akan ragu mencoret kegiatan proyek di SKPD dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) yang tidak bisa menyerahkan berkasnya yang jatuh tempo. Ia menyatakan, tak akan khawatir pencoretan kegiatan itu akan menyebabkan Silpa akan makin membengkak, dan hanya akan ada sedikit pembangunan di Jakarta pada tahun ini.

"Banyak pejabat yang malu kalau Silpa tinggi karena dianggap tidak bisa penyerapan. Tapi saya tidak malu, ngapain malu. Silpa sampai 50 persen tidak masalah, yang penting uang rakyat aman," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu.