JAKARTA, KOMPAS.com - Dua puluh bulan memimpin Jakarta, Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama harus bekerja keras. Banyak pekerjaan rumah menanti diselesaikan. Walau tersendat karena terkait kewenangan pusat, sejumlah persoalan akut mulai dikerjakan serius. Pencapaian yang layak dicatat dalam rentang waktu itu, antara lain, adalah reformasi birokrasi, transparansi anggaran, dan transparansi informasi publik.
Sejalan dengan pencapaian itu, DKI masih berjuang keras mengatasi masalah macet dan banjir. Semua program belum selesai, perlu kerja sama dengan pemerintah pusat.
Terkait pencapaian dan tantangan menata Ibu Kota, Kompas berkesempatan mewawancarai Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Berikut petikan wawancara dengan Basuki pada 18 Juni 2014.
Dua puluh bulan memimpin Jakarta bersama Gubernur Joko Widodo, apa pencapaian penting yang bisa Bapak sampaikan?
Pencapaian kerja sudah lumayan banyak. Dari sisi layanan publik, kami sudah memiliki jaringan optik fiber sampai ke tingkat kelurahan. Juni ini kami bisa terima 1.200 pegawai PTSP (pelayanan terpadu satu pintu), setelah itu semua kantor lurah dan camat bisa menjadi kantor PTSP.
Dalam hal penggunaan keuangan, kami mulai menerapkan sistem manajemen tunai secara online. Kami dapat mengontrol pemasukan dan pengeluaran keuangan daerah real time.
Dari sisi transportasi, kami mulai membenahi angkutan publik berbasis bus. Target kami, tahun 2016 semua pengelolaan transportasi umum di Jakarta ada di bawah pengelolaan PT Transportasi Jakarta. Semua menggunakan tiket tunggal. Tahun ini, program integrasi dengan kereta sudah mulai jalan. Berikutnya kami akan kembangkan light rail transit (LRT).
Pembenahan juga kami lakukan di sektor pendidikan. Lelang kepala sekolah lumayan membuat pengelolaan sekolah berbeda dari sebelumnya.
Di bidang birokrasi, kami minta pegawai negeri sipil melamar posisi yang diinginkan. Kami juga meminta mereka menyampaikan program dan strategi mencapai program itu dan apa kelemahan pejabat lama? Jika tes seperti ini jalan, kami sudah satu langkah lebih maju lagi. Saya yakin 60 persen sampai 80 persen PNS DKI masih berdedikasi menjadikan Jakarta Baru.
Soal penanganan banjir, kami siapkan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Program ini dilakukan dengan memanfaatkan kawasan utara sebagai pertahanan dari ancaman banjir. Pada tahap pertama, kami akan mereklamasi 17 pulau. Kami mewajibkan swasta ikut partisipasi mengatasi banjir di kawasan utara Jakarta. Mereka juga kami wajibkan membantu penyediaan rumah susun. Dengan cara itu, kami dapat memindahkan orang yang selama ini tinggal di pinggir kali.
Saya yakin, jika skenario itu berjalan, kawasan utara Jakarta bisa terhindar dari banjir. Kemungkinan wilayah selatan yang bakal terancam banjir.
Di sektor kesehatan, kami akan mengubah 18 puskesmas menjadi RSUD. Kami juga akan mengembangkan sistem rujukan pasien miskin yang telah kami berlakukan. Terkait program ini, kami juga menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat. Nanti Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dapat membantu mencarikan sarana darurat untuk pasien miskin dari rumah sakit swasta.
Prioritas pekerjaan ke depan apa?
Melanjutkan reformasi birokrasi, saya minta Badan Kepegawaian Daerah membuka seleksi pejabat struktural. Semua PNS boleh melamar posisi yang diinginkan, programnya apa, kelemahan kerja sebelumnya apa?
Sebenarnya permintaan ini sudah saya sampaikan tahun lalu, tetapi belum dijalankan. Pejabat eselon dua, tiga, dan empat yang kinerjanya tidak bagus tidak perlu lagi dicarikan posisi struktur yang sama. Mereka langsung pindah ke posisi fungsional.
Jika ada yang tidak puas…
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
