Rumahnya Digusur, Warga Kali Mampang Gratis Sewa Rusun dan Air Selama 6 Bulan

Selain biaya sewa unit rusun yang gratis, warga juga tidak dibebankan biaya air. Kepala Unit pengelola Rusun Wilayah III DKI, Sayid Ali mengatakan, hal ini berdasarkan instruksi dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. [Baca: 300 Unit Rusun Komarudin untuk 250 KK Kali Mampang].

"Ini sesuai dengan arahan dari Pak Gubernur. Jadi digratiskan biaya sewa dan air-nya selama enam bulan, setelah itu baru dia bayar," kata Sayid, saat ditemui Kompas.com, di rusun Komarudin, Cakung, Jakarta Timur, Senin (18/8/2014).

Sayid menjelaskan, biaya pemakaian air akan menjadi tanggungan pengelola yang akan dibayarkan langsung kepada perusahaan air Palyja. Meski demikian, lanjutnya, biaya listrik tetap menjadi tanggungan warga.

Sistem pembayarannya listrik di rusun tersebut yakni dengan pembelian voucer. Ia menerangkan, setelah enam bulan pembayaran sewa gratis berakhir, warga relokasi Kali Mampang akan dibebankan biaya sewa rusun kategori terprogram.

Harga sewa per unitnya lebih rendah dibanding kategori warga umum. Untuk tiap lantainya, warga dibebankan biaya sewa dengan nilai yang bervariasi. Harga sewa lantai satu rusun pada tarif terprogram, kata Sayid, yakni sebesar Rp 234.000 perbulan.

Di lantai 2, tarifnya Rp 212.000 perbulan. Untuk lantai 3 rusun, tarifnya Rp 192.000 perbulan. Sementara di lantai 4, tarif perbulannya Rp 173.000.

Adapun untuk lantai 5, warga membayar Rp 156.000 perbulan. Sementara itu, Sayid belum mengetahui apakah tiap unit di rusun Komarudin yang akan ditempati warga Kali Mampang akan disediakan pula dengan fasilitas perabotan di dalamnya.

"Untuk sementara saya belum dapat info, tapi itu biasanya dari dinas sosial. Kalau kami yang penting siapkan hunian, listrik, sama air," kata dia.

Berdasarkan surat pemberitahuan, warga Kali Mampang akan menempati rusun tersebut paling lambat 23 Agustus 2014 mendatang.

Sebelum menghuni rusun, sejumlah dokumen kelengkapan meliputi kartu keluarga, ber-KTP DKI, dan mendapat rekomendasi dari kelurahan dan wali kota, serta dokumen, menjadi persyaratan yang ditunjukan sebelum menempati rusun. Hal ini dimaksudkan agar warga yang menempati rusun benar-benar berasal dari mereka yang terkena relokasi.