DKI Evaluasi Integrasi Moda

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama geram dengan persoalan itu. Dia menuding sebagian pengemudi mengabaikan perjanjian kerja sama integrasi.

”Sebagian pengemudi bus yang ikut program integrasi tidak konsisten, mereka seharusnya berada di jalur bus transjakarta, tetapi kenyataannya, mereka seenaknya mencari penumpang di luar jalur. Ini yang membuat arus lalu lintas menjadi terganggu,” kata Basuki Tjahaja Purnama, Jumat (22/8), di Jakarta.

Integrasi yang masih bermasalah itu terjadi pada angkutan bus terintegrasi bus transjakarta (APTB) dan bus kota terintegrasi bus transjakarta (BKTB). Khusus untuk APTB, Basuki mengakui, integrasi angkutan perbatasan salah konsep sejak awal.

Pemprov DKI menerima integrasi bus operator masuk ke jalur transjakarta. Konsekuensinya, bus tidak boleh lagi mengangkut penumpang di luar jalur dan hanya boleh berhenti di halte transjakarta. Kenyataannya, bus operator keluar masuk jalur dan seenaknya mengambil penumpang di halte umum.

”Ke depan mereka (operator APTB) harus mau kami bayar rupiah per kilometer jika masuk ke jalur bus transjakarta,” ujar Basuki.

Penumpang APTB merosot tajam sejak diberlakukannya tiket elektronik untuk bus transjakarta. Penumpang yang akan naik APTB harus membayar dua macam tiket, bus transjakarta dan APTB, karena halte transjakarta tidak lagi menjual tiket APTB. Biaya yang dikeluarkan penumpang pun menjadi lebih besar.

Menurut Basuki, hal itu merupakan konsekuensi logis karena sebagian pengemudi bus APTB tidak konsisten di jalur transjakarta.

Kontrak baru

Terkait rencana Basuki, PT Transportasi Jakarta kini juga sedang membahas kontrak baru dengan operator bus transjakarta. Kontrak akan dibuat lebih panjang dan tidak lagi per koridor, tetapi rupiah per kilometer.

”Kami mengantisipasi perkembangan yang ada. Transjakarta Koridor I bisa dialihkan karena ada proyek MRT. Padahal, kontrak operator 7 tahun, nanti mereka protes. Kalau kontrak dibuat rupiah per kilometer, koridor bisa dipindahkan kapan saja,” ujar Dirut PT Transportasi Jakarta Antonius NS Kosasih.

Merespons penilaian Basuki, operator APTB dari PT Mayasari Bakti mengakui adanya persoalan itu. Namun, Direktur PT Mayasari Bakti Arifin Azhari menepis hal itu terjadi pada semua operator. ”Jika ada pengemudi yang nakal di jalanan, sebaiknya ditindak dan diberi sanksi.”

Dia menjamin, pengemudi Mayasari Bakti tidak berbuat seperti penilaian Basuki. Namun, jika ada pengemudi Mayasari yang nakal di jalanan, dia siap menerima sanksi dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Adapun terkait rencana penggabungan pengelolaan APTB dalam satu manajemen transjakarta, Arifin menyambut positif. Rencana itu semakin memudahkan pengelolaan sehingga terwujud standar layanan yang diharapkan.

”Namun, kami perlu tahu lebih dulu bagaimana konsep rencana ini. Sebaiknya sama menguntungkan, baik bagi operator, bagi pemerintah, maupun bagi masyarakat yang dilayani,” kata Arifin.