Sebab, Basuki telah menginstruksikan Kepala Dinas Perumahan DKI Yonathan Pasodung untuk berkoordinasi dengan Bank DKI soal membangun sistem kartu virtual account bagi para penghuni rusun. [Baca: Ahok Marah, Dirut Bank DKI Pucat, Penghuni Rusun Marunda Tepuk Tangan]
"Jangan-jangan, ini ada mafia Dinas Perumahan yang mengusulkan kartunya seperti kartu hotel. Padahal, instruksi saya tidak seperti ini," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Kamis (4/9/2014).
Tudingannya ini bukan tanpa alasan. Basuki mengatakan bahwa dia menginstruksikan Dinas UKM berkoordinasi dengan Bank DKI untuk membuat kartu virtual account PKL, tidak ada kesalahan yang terjadi. [Baca: Ini Tanggapan Dirut Bank DKI Usai Dimarahi Ahok]
Kemudian, mengapa Dinas Perumahan bisa salah menafsirkan keinginan Basuki kepada Bank DKI untuk membuat kartu virtual account bagi penghuni rusun.
"Jangan-jangan oknum di Dinas Perumahan ini sengaja mempelesetkan instruksi saya. Karena di Jakarta ini, pejabatnya pintar-pintar dan cerdas. Kita tidak bisa kontrol praktik jual beli rusun, kalau kartunya cuma berisi nomor seperti ini," kata Basuki.
Pria yang akrab disapa Ahok itu menjelaskan, kartu virtual account seharusnya dilengkapi dengan identitas dan foto penghuni rusun. Dengan itu, DKI dapat mengontrol apakah program rusun telah tepat sasaran kepada warga relokasi atau belum.
Apabila penghuni tidak sesuai dengan kartu virtual account, berarti unit rusun itu telah diperjualbelikan. Dalam membayar sewa dan retribusi bulanan, penghuni juga harus menyertakan nomor virtual account dalam transaksi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.