Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Rombak Massal Ribuan PNS DKI pada 30 Desember

Kompas.com - 19/09/2014, 19:07 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal melakukan perombakan massal ribuan pegawai negeri sipil (PNS) pada akhir Desember 2014 mendatang. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah, di Balaikota Jakarta, Jumat (19/9/2014).

Pelantikan ribuan PNS DKI secara massal ini bakal dilakukan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama. "(Perombakan massal) 30 Desember," kata Saefullah.

Awalanya, perombakan massal akan dilakukan sebelum Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo resmi menjadi presiden RI pada 20 Oktober mendatang.

Alasan mundurnya perombakan massal ribuan PNS DKI ini ialah karena Pemprov DKI ingin menjaga agar penyerapan anggaran bisa maksimal. Ia tidak menginginkan perombakan massal dalam waktu dekat ini mengganggu kinerja para satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta unit kerja perangkat daerah (UKPD).

Oleh karena itu, perombakan massal ribuan PNS DKI ini dilaksanakan setelah tutup buku anggaran, yakni akhir Desember mendatang.

Rencananya, pada pekan ketiga September ini, DKI bakal membuka pendaftaran secara online bagi para staf yang ingin menduduki jabatan tertentu. Sebelum menduduki jabatan, pejabat maupun staf harus mengikuti assessment test terlebih dahulu.

DKI membuka pendaftaran online di website resmi Pemprov DKI Jakarta, jakarta.go.id. Tidak semua PNS dapat mengikuti tes ini. Staf yang dapat mengikuti tes ini adalah PNS dengan golongan III-c.

"Untuk staf yang ingin menduduki jabatan eselon IV, seperti kepala seksi dan Kasubbag, ketentuan pangkat minimal III-c. Kalau mau menduduki jabatan eselon III, seperti kepala bidang, sekretaris, lurah dan camat itu golongan minimal III-d," kata Saefullah.

Para pejabat DKI juga akan dites ulang, mulai dari pejabat eselon IV hingga II. Para mantan pejabat DKI yang tergabung dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) pun juga diperbolehkan untuk mengikuti tes ini.

Tim penasihat gubernur ini merupakan kumpulan mantan kepala dinas yang dianggap "bermasalah". Kini jabatan mereka adalah pejabat fungsional non-eselon. "Asal hasil tesnya mencukupi dan baik, ya bisa saja (jadi pejabat lagi)," ujar Saefullah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bakal Dikasih Pekerjaan oleh Pemprov DKI, Jukir Minimarket: Mau Banget, Siapa Sih yang Pengin 'Nganggur'

Bakal Dikasih Pekerjaan oleh Pemprov DKI, Jukir Minimarket: Mau Banget, Siapa Sih yang Pengin "Nganggur"

Megapolitan
Bayang-bayang Kriminalitas di Balik Upaya Pemprov DKI atasi Jukir Minimarket

Bayang-bayang Kriminalitas di Balik Upaya Pemprov DKI atasi Jukir Minimarket

Megapolitan
Kala Wacana Heru Budi Beri Pekerjaan Eks Jukir Minimarket Terbentur Anggaran yang Tak Dimiliki DPRD...

Kala Wacana Heru Budi Beri Pekerjaan Eks Jukir Minimarket Terbentur Anggaran yang Tak Dimiliki DPRD...

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta 10 Mei 2024 dan Besok: Siang Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta 10 Mei 2024 dan Besok: Siang Cerah Berawan

Megapolitan
Sudah Ada 4 Tersangka, Proses Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Sudah Ada 4 Tersangka, Proses Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Peran 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP | 4 Tersangka Kasus Tewasnya Taruna STIP Terancam 15 Tahun Penjara

[POPULER JABODETABEK] Peran 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP | 4 Tersangka Kasus Tewasnya Taruna STIP Terancam 15 Tahun Penjara

Megapolitan
Polisi Periksa 43 Saksi Kasus Tewasnya Taruna STIP di Tangan Senior

Polisi Periksa 43 Saksi Kasus Tewasnya Taruna STIP di Tangan Senior

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Megapolitan
Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Megapolitan
Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Megapolitan
Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Megapolitan
Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com