Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kesal soal KHL, Ahok Bentak Perwakilan Buruh

Kompas.com - 25/10/2014, 16:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Nada suara Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta terdengar meninggi ketika berhadapan dengan perwakilan Forum Buruh DKI Jakarta yang diterimanya di Balaikota DKI Jakarta.

Pada pertemuan yang berlangsung pada Kamis (23/10/2014) lalu, pria yang akrab disapa Ahok itu terlihat berkali-kali kesal dengan protes perwakilan buruh. Misalnya, soal komponen kebutuhan hidup layak (KHL) DKI Jakarta yang lebih rendah daripada Kabupaten Tangerang.

"Persoalan mengatakan bahwa KHL Tangerang Selatan lebih mahal dan Jakarta harus lebih mahal, tidak. Masih berdebat," kata pria yang akrab disapa Ahok itu kepada perwakilan buruh.

"Jadi tidak bisa mengatakan survei KHL di Tangerang lebih tinggi, lalu di DKI salah, belum tentu. Saya bisa tanya, orang miskinnya beli di gerobak dorong, yang beli di Gading Serpong, pasar basah, di perumahan yang sedang berkembang," tutur Basuki dengan nada meninggi.

Basuki menegaskan bahwa dirinya tidak suka digertak dengan hal semacam itu. Jika ada perbedaan KHL, kata dia, yang harusnya ditanya oleh buruh adalah BPS. Sebab, BPS-lah yang melakukan survei KHL.

"Saya tahu psikologis kalian, kenapa harus tekan Jakarta? Karena supaya yang lain ikut. Itu sebetulnya. Tapi bagi saya, kalau surveinya enggak bener, saya benerin," kata dia.

Basuki menegaskan, metode penghitungan KHL di DKI berbeda dengan Tangerang, yakni memakai sistem rata-rata. Misalnya, soal daging. Dalam item KHL daging DKI Jakarta dihitung atas dasar rata-rata harga daging sapi dan daging ayam sebesar Rp 47.000 per bulan. Sementara di Tangerang, item daging hanya dihitung daging sapi senilai Rp 100.000 per bulan.

"Enggak mau daging dirata-ratain? Lagian emang kamu mau makan daging sapi doang? Ya enggak kan, mesti fair dong. Kebutuhan protein hewani itu kan bisa ayam bisa sapi, jadi diambil rata-rata," tutur dia.

Menurut Basuki, jika petugas BPS mengaku bahwa KHL di DKI lebih rendah dari Kabupaten Tangerang karena pejabatnya menyogok, Basuki menegaskan tidak akan segan-segan memecat orang tersebut. Untuk itu, dia setuju jika KHL di DKI kembali dihitung ulang.

Sebelumnya, para buruh menuntut agar UMP DKI Jakarta 2015 mencapai Rp 3,1 juta. Buruh juga menuding ada permainan BPS terkait penghitungan komponen KHL.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Ngaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Ngaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kejamnya Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kejamnya Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Megapolitan
Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Megapolitan
NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

Megapolitan
Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com