Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan pergub itu bakal ditandatangani atau diteken oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
"Nilai kerahimannya 25 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP) kawasan itu," kata Saefullah, di Balaikota, Rabu (29/10/2014).
Ganti rugi itu akan diberikan kepada warga yang tempat tinggalnya terkena imbas proyek pemerintah. Secara teknis, ganti rugi kerahiman itu bakal diberi kepada warga yang tinggal di atas lahan negara, namun tetap membayar pajak.
Dasar hukumnya adalah Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. "Pergub mengenai ganti rugi kerahiman ini akan terbit dalam waktu dekat," kata Saefullah.
Ia berharap, langkah ini dapat semakin memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pembebasan lahan. Sehingga normalisasi sungai dapat cepat dilaksanakan.
Kebijakan Ahok ini bertentangan dengan sikapnya beberapa waktu lalu. Sebelumnya Ahok tidak setuju dengan pemberian uang ganti rugi kerahiman bagi warga yang mendirikan bangunan liar di atas lahan negara. Bahkan, ia telah mencabut Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang uang kerahiman.
Adapun SK Gubernur yang dimaksud adalah SK Gubernur Nomor 193 Tahun 2010 tentang pedoman penggantian uang kerahiman oleh penggarap bangunan di atas lahan negara.
Melalui pencabutan SK Gubernur itu, Pemprov DKI tidak lagi memberikan uang kerahiman (kompensasi), terutama kepada warga korban penggusuran maupun lainnya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
