Bila Tarif Tak Naik, Sopir Mikrolet Khawatir Tak Diizinkan "Narik"

Para sopir mengaku belum mendapat arahan dari para pemilik untuk menghentikan operasi. Hal itu sesuai dengan keputusan DPD Organda DKI yang memutuskan belum ikut aksi mogok nasional sampai menunggu hasil dialog dengan Pemprov DKI Jakarta yang rencananya dilaksanakan siang nanti jam 13.30 di Kantor Dinas Perhubungan.

"Belum ada perintah begituan (berhenti beroperasi). Jadi ya kita tetap narik aja kaya biasa," kata Adi (29), salah seorang sopir mikrolet 27 (Kampung Melayu-Pulo Gadung) saat ditemui di lokasi.

Adi berharap tarif mikrolet bisa segera cepat dinaikkan. Hal itu untuk menyesuaikan dengan harga premium yang telah naik sejak Selasa (18/11/2014) kemarin.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Anwar (41), seorang sopir mikrolet 18 (Kampung Melayu-Pondok Gede). Ia ingin agar tarif baru bisa segera disahkan oleh pemerintah. Karena bila tidak, mereka terancam tidak bisa bekerja.

"Kalau pemerintah enggak mau naikin (tarif), bos-bos (pemilik angkutan) pada protes. Kita bisa-bisa enggak dikasih narik. Kita-kita yang sopir orang kecil ini yang susah kan," ujar bapak tiga anak ini.

Seperti diberitakan, Organda DKI Jakarta memutuskan belum ikut serta dalam aksi mogok nasional. Dengan demikian, seluruh angkutan umum reguler di Jakarta, mulai dari mikrolet, bus sedang, hingga bus besar akan tetap beroperasi normal melayani penumpang.

Sekretaris Unit Bus Kota DPD Organda DKI, Azas Tigor Nainggolan mengatakan, keputusan apakah Organda DKI akan ikut aksi mogok nasional baru akan ditentukan setelah mereka mengadakan dialog dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang rencananya akan dilakukan pada Rabu siang.

Tigor menjelaskan, pada rapat nanti siang Organda DKI akan menyampaikan beberapa tuntutan, yakni meminta Pemprov DKI mengesahkan penyesuaian tarif angkutan umum sekitar 35 persen dan meminta evaluasi penyesuaian tarif angkutan umum secara berkala minimal setiap 2 tahun sekali.

Kemudian meminta pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk memberikan subsidi dan insentif kepada angkutan umum.

Subsidi dan insentif tersebut yakni pembebasan beberapa pajak, seperti pajak bea masuk, pajak kendaraan bermotor, pajak barang mewah, serta pembebasan biaya-biaya retribusi seperti retribusi uji kir, terminal, perpanjangan izin usaha dan izin trayek.

"Kami juga meminta Pemprov DKI melakukan tata ulang trayek angkutan di Jakarta agar rute trayek sesuai dangan kebutuhan perjalanan pengguna angkutan umum di Jakarta," papar Tigor.