Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sistem Nontunai Efektifkan Operasi Angkutan Umum

Kompas.com - 21/11/2014, 14:41 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Jumlah pengguna angkutan umum di Jabodetabek terus bertumbuh. Pada 2020, pengguna diperkirakan mencapai 21 juta orang per hari, sejalan dengan pembangunan infrastruktur dan penambahan moda transportasi umum. Pertumbuhan ini memerlukan integrasi dan pembenahan sistem, termasuk sistem pembayaran.

Harianto Gunawan, Direktur PT Visa Worldwide Indonesia (VWI), Kamis (20/11), mengatakan, sistem pembayaran transportasi global berkembang dengan empat tren, yakni sistem pembayaran elektronik, struktur tarif yang kompleks, terintegrasi, dan menerima semua jenis kartu pembayaran.

Berdasarkan studi transit payment solution oleh Deloitte Consulting, sistem pembayaran transportasi yang efektif menjadi kunci meningkatkan penggunaan angkutan umum. Caranya, antara lain dengan memperluas cakupan pembayaran nontunai serta mengintegrasikan antarmoda dalam satu jaringan transportasi.

Pendapat serupa dilontarkan Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi. Menurut dia, integrasi antarmoda angkutan umum akan mengefektifkan sistem transportasi di Jabodetabek. Integrasi mencakup rute, sistem pembayaran, dan pelayanan.

Saat ini, sebagian pengguna angkutan umum di Jabodetabek harus mengeluarkan ongkos hingga 30-40 persen dari pendapatannya karena kekacauan sistem transportasi.

Berdasarkan data 2013, kata Harianto, pengguna tiket elektronik untuk kereta komuter di Jabodetabek baru mencapai 28 persen, transjakarta 9 persen, dan belum satu pun pada bus reguler. Kondisi itu membuat transportasi umum tak efisien dan menyusahkan pengguna.

Penggunaan kartu elektronik yang paling masif di Jakarta dilakukan oleh PT KAI Commuter Jabodetabek. Setahun terakhir, ada lonjakan besar penggunaan kartu elektronik, yakni dari 3,68 juta transaksi pada Juli 2013 menjadi 18,5 juta transaksi pada Juni 2014. Penggunaan kartu terbukti mengefektifkan operasi dan mengurangi penumpukan penumpang pada gerbang keluar atau masuk.

Upaya serupa ditempuh PT Transportasi Jakarta, operator transjakarta, sejak Agustus 2014. Namun, sampai saat ini dari 13 koridor layanan, baru delapan koridor yang menerapkan sistem pembayaran nontunai.

PT Transportasi Jakarta direncanakan tidak hanya mengelola jaringan bus transjakarta, tetapi ke depan juga menangani angkutan reguler. Dengan terobosan sistem manajemen, termasuk penerapan pembayaran nontunai, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berharap pada tahun depan dan seterusnya angkutan umum di Jakarta bisa lebih baik.

”Jabodetabek perlu mengembangkan sistem pembayaran yang menerima semua kartu nirkontak terbitan bank dan operator. Cara ini memungkinkan pengguna komuter bepergian dengan satu kartu,” kata Presiden Direktur PT VWI Ellyana Fuad.

Tarif naik

Basuki, kemarin, telah menyetujui kenaikan tarif angkutan umum reguler sebesar Rp 1.000. Dalam 1-2 hari ini, akan terbit peraturan gubernur tentang kenaikan tarif angkutan umum ini.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Tangerang Sugiharto Achmad Badja mengatakan, besaran kenaikan tarif adalah Rp 1.000 per penumpang dari tarif awal (paling dekat Rp 3.000 dan terjauh Rp 7.000 per penumpang).

Sebelum peraturan gubernur terbit, diharapkan pemilik angkutan umum bersabar untuk tidak menaikkan tarif. (FRO/MKN/BRO/PIN)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Megapolitan
Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Megapolitan
Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Megapolitan
PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Megapolitan
Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Megapolitan
Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com