Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mau "Digaji" Ahok Rp 5 Juta Sebulan, Sopir Angkot Malah Tidak Percaya

Kompas.com - 20/11/2014, 19:50 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah sopir angkutan umum tak yakin mereka bisa mendapat penghasilan Rp 5 juta bila mengikuti "aturan main" Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk menggunakan sistem rupiah per kilometer dalam operasionalnya. Nilai Rp 5 juta itu hampir dua kali lipat upah minimum provinsi DKI pada 2015.

"Wah nggak yakin bisa karena pengusahanya kan banyak, ada Kolamas, KWK, Komilet, masa (kami) mau digaji Rp 5 juta. Enggak mungkinlah," kata Iwan, pengemudi mikrolet, ketika ditemui di Tanah Abang, Kamis (20/11/2014) petang.

Sebelumnya, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mempersilakan kenaikan tarif angkutan umum, tetapi dengan menyertakan sederet syarat. Dia menyebutkan pula bisa saja para sopir angkutan umum mendapat penghasilan Rp 5 juta bila saja tak lagi memakai sistem setoran dalam operasionalnya.

Menurut Basuki, pendapatan Rp 5 juta bisa didapat para sopir angkot bila mereka tak lagi ngetem dan angkutan kota mengadopsi sistem rupiah per kilometer. (Baca: Ahok Tak Masalah Tarif Naik asal...).

Ditemui saat sedang mangkal, Iwan malah khawatir janji gaji Rp 5 juta per bulan itu akan memunculkan kesenjangan sosial. "Susahlah, nanti orang yang pendidikan tinggi masa gajinya cuma Rp 2,7 juta (sesuai UMP DKI), kami yang sopir sampai Rp 5 juta. Yang ada kecemburuan sosial. Ada-ada saja," kata dia sembari tertawa.

Selama ini, Iwan mengaku harus menyetor Rp 150.000 kepada pemilik angkot. "Nanti kalau (pendaptannya) Rp 5 juta, orang jadi sopir angkot semua. Enggak ada yang mau jadi sarjana karena UMP-nya lebih kecil," kata dia dengan tawa lebar.

Sopir lain, Endang, malah mengaku belum mendengar rencana Pemerintah Provinsi DKI yang akan menggaji sopir Rp 5 juta per bulan asal tak lagi ngetem di pinggir jalan. Sopir angkutan kota rute Tanah Abang-Kebon Jeruk ini berpendapat hal itu hanya mungkin diterapkan untuk bus dan kopaja.

Menurut Endang, sistem gaji sulit dilakukan untuk angkutan kota yang sistem kerjanya pakai pola setoran ke pemilik kendaraan. Meski demikian, dia mengaku tak akan menolak juga bila benar sopir angkutan kota bakal digaji Rp 5 juta per bulan.

"Ya kalau dikasih siapa yang enggak mau? Kami mah seneng-seneng saja. Syaratnya apa? Enggak ngetem? Bisa kalau enggak kejar setoran mah," tambah Endang.

(Agustin Setyo Wardani/Lucky Oktaviano)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Aksi “May Day”, Polisi Imbau Masyarakat Hindari Sekitar GBK dan Patung Kuda

Ada Aksi “May Day”, Polisi Imbau Masyarakat Hindari Sekitar GBK dan Patung Kuda

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Rabu 1 Mei 2024 dan Besok: Tengah Malam ini Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Rabu 1 Mei 2024 dan Besok: Tengah Malam ini Berawan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Spanduk Protes “Jalan Ini Sudah Mati” di Cipayung Depok | Polisi Temukan Tisu “Magic” di Tas Hitam Diduga Milik Brigadir RAT

[POPULER JABODETABEK] Spanduk Protes “Jalan Ini Sudah Mati” di Cipayung Depok | Polisi Temukan Tisu “Magic” di Tas Hitam Diduga Milik Brigadir RAT

Megapolitan
Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Megapolitan
Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDIP

Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDIP

Megapolitan
Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Megapolitan
'Mayday', 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

"Mayday", 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

Megapolitan
Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Megapolitan
3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

Megapolitan
Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Megapolitan
PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

Megapolitan
Gulirkan Nama Besar Jadi Bacagub DKI, PDI-P Disebut Ingin Tandingi Calon Partai Lain

Gulirkan Nama Besar Jadi Bacagub DKI, PDI-P Disebut Ingin Tandingi Calon Partai Lain

Megapolitan
Anggota Polisi Bunuh Diri, Psikolog Forensik: Ada Masalah Kesulitan Hidup Sekian Lama...

Anggota Polisi Bunuh Diri, Psikolog Forensik: Ada Masalah Kesulitan Hidup Sekian Lama...

Megapolitan
Warga Sebut Pabrik Arang di Balekambang Sebelumnya Juga Pernah Disegel

Warga Sebut Pabrik Arang di Balekambang Sebelumnya Juga Pernah Disegel

Megapolitan
Pengelola Sebut Warga Diduga Jual Beli Rusun Muara untuk Keuntungan Ekspres

Pengelola Sebut Warga Diduga Jual Beli Rusun Muara untuk Keuntungan Ekspres

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com