Jakarta Gandeng 10 Provinsi

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan hal itu seusai menghadiri pertemuan Daerah Mitra Praja Utama XIV 2014, di Jakarta, Kamis (27/11). ”Kami ingin bangun pusat-pusat logistik. Kerja sama sudah kami rintis antara lain dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Lampung, Banten, dan Jawa Barat. Ke depan kami ingin kembangkan dengan banyak provinsi lain,” katanya.

Menurut Basuki, pembangunan pusat logistik itu dilakukan sesuai dengan potensi daerah yang bersangkutan. Dengan Provinsi Lampung, DKI merintis kerja sama pembangunan pusat logistik beras, daging ayam, daging sapi, dan sejumlah bahan kebutuhan lain.

Targetnya, ada pusat pengolahan di Lampung sehingga bahan pangan yang sampai ke Jakarta sudah setengah jadi. Target lain yang ingin dicapai adalah berkurangnya limbah pangan masuk ke Jakarta.

Pemprov DKI juga merintis kerja sama dengan Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam hal pengadaan daging sapi. Kerja sama ini penting karena tingkat konsumsi daging di Jakarta tergolong tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Sementara pasokan daging yang masuk sebagian besar merupakan daging impor.

Target yang jauh lebih tinggi yang ingin dicapai dalam pertemuan ini, yaitu Pemprov DKI Jakarta mendorong munculnya pusat pertumbuhan ekonomi baru. Tidak hanya di Lampung dan NTT, model seperti ini sedang dikembangkan ke provinsi lain yang tergabung dalam Daerah Mitra Praja Utama.

Bantuan hibah

Terkait kerja sama itu, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan dana untuk membangun pusat logistik baru. Dana itu diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2014 yang totalnya mencapai Rp 72,9 triliun.

”Dari pada ditangkap kejaksaan atau KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), lebih baik kita duduk bersama, mengerjakan sesuatu untuk kepentingan kita bersama,” kata Basuki.

Bantuan serupa sudah disiapkan untuk sejumlah kota di sekitar Jakarta. Basuki berharap, pemberian bantuan hibah ini dapat menyelesaikan masalah di hulu. Masalah yang dimaksud seperti penanganan banjir, kemacetan lalu lintas, dan permukiman warga. Namun, tidak semua pemerintah kota di sekitar Jakarta bersedia menerima bantuan itu.

Selain Provinsi DKI Jakarta, sepuluh provinsi yang tergabung dalam Mitra Praja Utama antara lain Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pertemuan resmi dimulai Kamis kemarin dan berakhir Jumat ini.

Hadir dalam pertemuan itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Pelaksana Tugas Gubernur Banten Rano Karno, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Paduka Pakualam IX, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Gubernur NTT Frans Lebu Raya, dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmiko.

Masalah kependudukan

Rapat kerja gubernur anggota Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama merupakan forum tahunan. Pembentukan forum ini berawal dari forum dwipraja yang terdiri dari Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Forum ini fokus membicarakan masalah kependudukan, khususnya urbanisasi, ketenagakerjaan, transportasi, dan perekonomian.

Irmansyah, Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi DKI, mengatakan, forum ini sangat relevan dengan upaya mengurangi berbagai masalah pelik.

Pendirian pusat logistik di sejumlah provinsi, kata Irmansyah, tidak saja menawarkan solusi masalah pangan, tetapi juga akan menekan angka urbanisasi yang terus meningkat. Pusat logistik, seperti pemotongan hewan ternak, pengolahan bahan pangan, dan atau pengemasan produk pangan, sudah pasti akan menyerap tenaga kerja baru.

”Dengan begitu, kami berharap orang berpikir ulang untuk datang ke Jakarta,” katanya.

Sofyan Djalil merespons positif pertemuan itu. Menurut Sofyan, inti pertemuan forum itu kerja sama untuk mengatasi berbagai masalah di setiap wilayah. Menurut dia, isu kedaulatan pangan perlu ditangani bersama-sama.

Dia berharap, dengan kerja sama ini program pembangunan setiap provinsi bisa saling terintegrasi. ”Kami di Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi siap memfasilitasi apa pun yang bisa difasilitasi,” katanya. (NDY)