Cegah Lahan Bank DKI Jatuh ke Lippo, DPRD DKI Akan Bentuk Pansus

Pras mengaku belum lama mengetahui hal tersebut. Informasi baru diperolehnya saat Bank DKI meminta anggaran pembelian lahan untuk pembangunan kantor baru karena menganggap kantor mereka yang berada di Jalan Juanda sudah tidak memadai.

"Awalnya kita mau tanya BUMD apa aja yang minta anggaran. Mereka (Bank DKI) salah satunya. Mereka bilang mau beli lahan bangun kantor baru karena kantor yang di Juanda sudah sempit. Saya heran, kenapa beli lahan lagi. Kan ada aset di Thamrin. Pas kita tanyakan Bank DKI soal aset di Thamrin, katanya sedang (sengketa) di MA, kita hampir kalah," kata Pras di Balaikota Jakarta, Senin (15/12/2014).

Menurut Pras, kemungkinan besar pada masa lalu Bank DKI pernah menyerahkan pengelolaan lahan tersebut ke Lippo Group melalui mekanisme Build Operation Transfer (BOT). Namun, Pras mempertanyakan kenapa lahan tersebut tak kunjung digunakan dan tetap dibiarkan kosong, sampai akhirnya hampir jatuh ke Lippo Group.

Atas dasar itulah, Pras berencana ingin membentuk Panitia Khusus (Pansus). Menurut Pras, Pansus nantinya tidak hanya akan mengaudit lahan milik Bank DKI yang terancam hilang itu, tetapi juga mengaudit aset-aset BUMD yang saat ini dalam status BOT ke pihak lain.

"Itu gimana sampai BOT ke Lippo. Terus kita kalah di MA katanya. Kok aset kita bisa hilang. Makanya ini kita mau Pansuskan. Aset mana saja ini yang dimilki Bank DKI. Kita juga mau audit aset mana aja yang di-BOT-kan," ujar politisi PDI Perjuangan itu.