Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/12/2014, 20:16 WIB
KOMPAS.com - Hari Rabu (17/12) adalah awal dari program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memaksimalkan transportasi umum dengan uji coba pembatasan sepeda motor di ruas Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Hingga sebulan ke depan, ruas jalan tersebut bebas dari sepeda motor dan mereka harus menggunakan jalur alternatif.

Pembatasan tersebut merupakan upaya untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi di jalan raya sekaligus memaksimalkan angkutan umum secara bertahap (Kompas, 17/12). Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan kendaraan umum untuk mengangkut warga yang kini tidak bisa melintas.

Untuk sementara, pembatasan tersebut belum berlaku untuk kendaraan beroda empat.

Program tersebut mendapatkan beragam komentar di media sosial. Pro-kontra muncul karena melihat persiapan pemerintah untuk menanggulangi dampak kebijakan belum disiapkan secara serius. Dan yang paling diuntungkan justru para pengguna mobil pribadi yang juga merupakan bagian dari masalah kemacetan Ibu Kota.

”Ruas yang biasanya dilalui motor kelak akan disesaki mobil. Tjerdas betoel!” tulis akun @zenrs.

Begitu pula dengan lontaran akun @savicali yang menyebut bahwa jalan adalah milik umum yang tidak bisa dimonopoli seperti itu. Dia lebih setuju dengan kebijakan 3 in 1 di semua jalan besar di Jakarta karena tidak adil satu orang membawa mobil yang menghabiskan 3 meter x 5 meter jalan.

Menurut akun @PrayogiRaditya, pelarangan sepeda motor di ruas jalan tersebut hanya akan menguntungkan kendaraan roda empat kecuali ada regulasi baru untuk mereka. Tanpa harus menerapkan aturan 3 in 1, pembatasan sepeda motor, atau electronic road pricing (ERP), masyarakat akan menggunakan transportasi publik jika terintegrasi, tepat waktu, aman, dan nyaman.

”Rakyat dipersulit menggunakan motor, tapi transportasi umum seperti metromini tetap buruk. Ini namanya mencekik rakyat,” kicau akun @trisetyarso.

Tidak semua pengguna menolak rencana pemerintah. Ada cuit dari akun @unilubis yang memberi kesempatan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk membuktikan bahwa kebijakan itu tepat, salah satunya, mengurangi kecelakaan akibat sepeda motor.

”Setiap kebijakan yang diambil emang gitu. Enggak mungkin semuanya setuju. Tapi, apa boleh buat, ya, kudu manut. Jadi, semua perlu dicoba. Enak, ya, lanjut,” kicau akun @erric_kaka.

Akun @iKosasih milik CEO PT Transportasi Jakarta Steve Kosasih, memastikan, pihaknya menyediakan bus gratis untuk kawasan larangan sepeda motor.

Mari menunggu hasilnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

Megapolitan
Asesmen Diterima, Polisi Kirim Chandrika Chika Cs ke Lido untuk Direhabilitasi

Asesmen Diterima, Polisi Kirim Chandrika Chika Cs ke Lido untuk Direhabilitasi

Megapolitan
Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Megapolitan
Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Megapolitan
Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Megapolitan
Heru Budi Harap 'Groundbreaking' MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Heru Budi Harap "Groundbreaking" MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Megapolitan
Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com