Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pemangkasan Anggaran, Ini Jawaban Kepala Dinas Pariwisata DKI

Kompas.com - 20/12/2014, 14:47 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta Arie Budhiman membenarkan adanya pemangkasan kegiatan demi efisiensi anggaran. Namun ia membantah pemangkasan itu hanya dilakukan pada pos anggaran Disparbud DKI.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkejut mengetahui fantastisnya usulan anggaran Disparbud DKI di tahun 2015 mencapai Rp 1,2 triliun. [Baca: Ahok Kaget Dinas Pariwisata Usulkan Anggaran hingga Rp 1,2 Triliun]

"Setiap SKPD itu ada efisiensi anggaran, biasalah seperti itu. Yang penting kami mencoba memanfaatkan anggaran yang tersedia secara optimal dan prioritas," kata Arie, Sabtu (19/12/2014).

Pemangkasan kegiatan serta anggaran, lanjut dia, harus dilakukan dengan hati-hati. Pemangkasan dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan yang bakal terealisasi.

Ia juga membantah pihak Bappeda DKI telah menghapus beberapa kegiatannya. Sebab, saat ini pihaknya bersama Gubernur Basuki serta SKPD terkait masih terus melakukan pembahasan kegiatan mana saja yang menjadi prioritas. Lebih lanjut, ia menyatakan tidak mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi.

Sebelumnya Gubernur Basuki mengimbau Disparbud DKI untuk melakukan efisiensi penyelenggaraan sosialisasi. "Kami ada sosialisasi pencegahan HIV Aids dan sosialisasi pelarangan merokok, tapi tidak ada anggarannya," kata Arie.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI telah memangkas usulan anggaran yang diajukan Disparbud DKI, sebesar Rp 1,2 triliun.

Bappeda DKI, lanjut dia, hanya menganggarkan sekitar Rp 650 miliar ke kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUAPPAS) 2015. [Baca: Pemprov DKI Potong Anggaran Dinas Pariwisata Sebesar Rp 550 Miliar]

Pemangkasan anggaran ini, lanjut dia, dilakukan karena banyak kegiatan Disparbud DKI yang dianggap tidak perlu. Ia berharap kegiatan yang memiliki tema serupa tidak diselenggarakan berulang kali dan terpecah-pecah.

Misalnya, apabila Dinas Pariwisata mau menyelenggarakan acara pariwisata secara total, ia mengimbau agar kegiatan diselenggarakan sekali namun besar-besaran.

"Jangan terpecah-pecah jadi beberapa penyelenggaraan acara, tapi konsep dan temanya sama. Kemudian kegiatan sosialisasi sejenis juga digabung, dan kegiatan untuk Dinas Pariwisata ini sudah diputus (dicoret)," kata Heru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com