Kompleks Batalyon Siliwangi Digusur, Warga Pertanyakan Balas Jasa Negara

"Mana balas jasa negara? Orangtua kita sudah berjasa buat buat negara, tetapi apa balasannya?" kata Couke, salah satu warga yang telah tinggal di Batalyon Siliwangi selama 48 tahun, Jumat, (9/1/2015).
 
Hal senada juga diungkapkan oleh Megi. Warga yang telah menetap selama 50 tahun ini mempertanyakan janji Jokowi saat kampanye pilgub.

Saat itu, kata Couke, Jokowi berjanji bahwa warga dapat mengurus sertifikat tanah. Namun, hingga ditertibkan, sertifikat tersebut tidak pernah ada. "Mana janjimu, Jokowi? Kemarin (saat kampanye pilgub) dia datang ke sini janji mau kasih sertifikat," ucap Megi.

Tak jauh berbeda, warga lain bernama Desy juga mempertanyakan hal yang sama. Ia menuturkan, hingga saat ini tidak ada bantuan dari pemerintah. "Enggak ada bantuan dari pemerintah," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, petugas Kodam Jaya melakukan penertiban di Kompleks Batalyon Siliwangi dan melakukan pengosongan. Rencananya, Kodam Jaya akan membangun kompleks tersebut menjadi rumah susun dengan delapan tingkat sebagai hunian para perwira aktif dan pensiunan TNI.

Proses penertiban lahan di Kompleks Batalyon Siliwangi, Jalan Jambul Lama RW 10, Kramat Jati, Jakarta Timur, berakhir ricuh, Kamis.

Jumat siang tadi perwakilan warga yang tinggal di tanah Batalyon Siliwangi mendatangi kantor Fraksi PDI Perjuangan di Gedung DPRD DKI. Mereka mengadukan penggusuran yang dilakukan Kodam Jaya.

Kepada para anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI, Ketua RT 05 Guntur Napitupulu berharap Fraksi PDI-P dapat melobi Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD DKI untuk dapat membantu warga agar tak tergusur. [Baca: Warga Batalyon Siliwangi Sebut Kontrakan Gratis yang Disediakan Tak Layak]