Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dukung Ahok Batalkan Proyek Monorel PT JM

Kompas.com - 09/01/2015, 22:34 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyerahkan seluruh keputusan kelanjutan proyek monorel oleh PT Jakarta Monorail kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Ia pun tak mempermasalahkan keputusan Basuki jika akhirnya proyek itu dibatalkan di tengah jalan. 

"Kalau memang dalam kalkulasi, (kajian PT JM) tidak masuk (akal) bagaimana? Mau dipaksakan dengan cara apa? Enggak boleh dong (dipaksakan). Semua harus pakai kalkulasi dan harus feasible (layak)," kata Jokowi, di Balaikota, Jumat (9/1/2015). 

Sebelumnya Gubernur Basuki mengaku telah melaporkan permasalahan monorel oleh PT JM kepada Jokowi. Basuki mengatakan telah mendapat nasihat dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk tidak membangun depo monorel di atas tempat penampungan air.

Menurut Basuki, PT JM ingin membangun depo monorel di atas Waduk Setiabudi. Ia kesal karena pembangunan depo monorel di atas waduk dapat menyebabkan waduk jebol dan banjir. Menanggapi hal itu, Jokowi meminta Pemprov DKI untuk mengkaji lebih detail pembangunan depo monorel. Jangan sampai proyek itu merugikan banyak pihak.

"Perhitungannya harus masuk. Kalau tidak, jangan dipaksakan. Kalau saya tidak tahu kalkulasi terakhirnya seperti apa," kata mantan Gubernur DKI itu.

Pada 16 Oktober 2013 lalu, Jokowi memimpin groundbreaking pembangunan monorel oleh PT JM di depan Hotel Four Season Kuningan Jakarta Selatan. Namun hingga kini, proyek itu mangkrak. Tidak ada pekerja sama sekali yang bekerja di proyek tersebut.

Saat ini, proyek itu hanya dipenuhi oleh tanah, pasir, dan sebuah alat berat yang tidak pernah difungsikan. Seng-seng tinggi monorel PT JM menutupi proyek mangkrak tersebut.

Menanggapi itu, Jokowi mengaku memberi keleluasaan kepada pihak swasta untuk memperbanyak moda transportasi massal di Jakarta. Hal itu sebagai upaya pemerintah dalam meminimalisir kemacetan ibu kota.

"Monorel, MRT, LRT, transjakarta, semua moda transportasi itu diperlukan Jakarta. Karena di Jakarta ini ada sebanyak 10 juta jiwa dan kanan-kiri daerah penyangga itu dipenuhi 28 juta jiwa. Makanya angkutan massal itu sangat diperlukan," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Ngaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Ngaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kejamnya Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kejamnya Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Megapolitan
Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Megapolitan
NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

Megapolitan
Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com