Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Melarang Itu Mudah, Sedangkan Siapkan Fasilitas Sulit"

Kompas.com - 23/01/2015, 22:33 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dianggap memiliki kerancuan berpikir atas kebijakan pelarangan sepeda motor di Jalan M.H Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat. Alasannya, Pemprov DKI tidak menyiapkan fasilitas secara tuntas sebelum melakukan pelarangan.

"Seharusnya, (fasilitas) komplet dulu baru dilakukan. Ini malah melarang dulu baru sediakan fasilitas. Ini lah kerancuan berpikir. Karena melarang itu memang mudah sedangkan menyiapkan fasilitas itu sulit," ujar Dosen ekonomi dan pembangunan UIN Pheni Chalid dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (23/1/2015).

Pheni menilai hal ini merupakan sifat alami dari pemerintah. Pemberlakuan kebijakan publik sering dilakukan tanpa melibatkan publik sebagai pihak yang menjalani kebijakan. Hal itu dapat dilihat dari kebijakan pelarangan sepeda motor di Jalan M.H Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat.

Kata dia, Pemprov DKI melakukan pelarangan terlebih dahulu sebelum sarana bus gratis siap. Padahal, kata Pheni, pengendara motor dapat dikatakan sebagai "penguasa" Jakarta.

Artinya, jumlah pengendara motor di Jakarta begitu banyak dan termasuk pembayar pajak yang berhak menikmati fasilitas pajak. Pemprov DKI dinilai memiliki konsep pembuatan kebijakan publik yang harus sebanding dengan cost.

Contohnya, pengendara mobil yang membayar pajak lebih besar disediakan keistimewaan dengan diizinkan melintasi jalan protokol.

"Di mana-mana jalan ring 1 adalah jalan yang berbeda. Kalau Anda punya cost silahkan lewat dan dapat bonus cepat. Kalau Anda tidak punya cost berarti ya lewatlah jalan-jalan pinggir dulu," ujar Pheni.

Kerancuan berpikir ini lah, menurut Pheni, yang menjadi sifat alami pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Akan tetapi, sifat alami ini tidak hanya terdapat pada pemerintah saja. Masyarakat sebagai pelaksana kebijakan juga memiliki sifat alami.

Dalam kebijakan pelarangan motor ini, kata Pheni, sifat alami pengendara motor adalah tidak mau menurunkan standar hidupnya dengan menaiki transportasi umum. Begitu pula dengan pengendara mobil yang tidak ingin beralih menggunakan motor atau transportasi umum.

Sehingga, pada akhirnya, sifat-sifat alami dari pembuat dan pelaksana kebijakan saling berbenturan. "Maka selalu ada yang merasa diuntungkan dan dirugikan," ujar Pheni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Dalami Dugaan Perempuan Dalam Koper di Bekasi Tewas karena Dibunuh

Polisi Dalami Dugaan Perempuan Dalam Koper di Bekasi Tewas karena Dibunuh

Megapolitan
Bursa Pilkada DKI 2024, Golkar: Ridwan Kamil Sudah Diplot buat Jabar

Bursa Pilkada DKI 2024, Golkar: Ridwan Kamil Sudah Diplot buat Jabar

Megapolitan
Prioritaskan Kader Internal, Golkar Belum Jaring Nama-nama untuk Cagub DKI

Prioritaskan Kader Internal, Golkar Belum Jaring Nama-nama untuk Cagub DKI

Megapolitan
Korban Kebakaran di Depok Ditemukan Terkapar di Atas Meja Kompor

Korban Kebakaran di Depok Ditemukan Terkapar di Atas Meja Kompor

Megapolitan
Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Diduga akibat Kebocoran Selang Tabung Elpiji

Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Diduga akibat Kebocoran Selang Tabung Elpiji

Megapolitan
Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi yang Terbungkus Plastik di Tanah Abang

Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi yang Terbungkus Plastik di Tanah Abang

Megapolitan
PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

Megapolitan
Terdengar Ledakan Saat Agen Gas dan Air di Cinere Kebakaran

Terdengar Ledakan Saat Agen Gas dan Air di Cinere Kebakaran

Megapolitan
Perbaikan Pintu Bendung Katulampa yang Jebol Diperkirakan Selesai Satu Pekan

Perbaikan Pintu Bendung Katulampa yang Jebol Diperkirakan Selesai Satu Pekan

Megapolitan
Dituduh Punya Senjata Api Ilegal, Warga Sumut Melapor ke Komnas HAM

Dituduh Punya Senjata Api Ilegal, Warga Sumut Melapor ke Komnas HAM

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Gratiskan Biaya Ubah Domisili Kendaraan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Pemprov DKI Bakal Gratiskan Biaya Ubah Domisili Kendaraan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Amarah Pembunuh Wanita di Pulau Pari, Cekik Korban hingga Tewas karena Kesal Diminta Biaya Tambahan 'Open BO'

Amarah Pembunuh Wanita di Pulau Pari, Cekik Korban hingga Tewas karena Kesal Diminta Biaya Tambahan "Open BO"

Megapolitan
Akses Jalan Jembatan Bendung Katulampa Akan Ditutup Selama Perbaikan

Akses Jalan Jembatan Bendung Katulampa Akan Ditutup Selama Perbaikan

Megapolitan
Tidak Kunjung Laku, Rubicon Mario Dandy Bakal Dilelang Ulang dengan Harga Lebih Murah

Tidak Kunjung Laku, Rubicon Mario Dandy Bakal Dilelang Ulang dengan Harga Lebih Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Gunakan Wisma Atlet buat Tampung Warga Eks Kampung Bayam

Pemprov DKI Disarankan Gunakan Wisma Atlet buat Tampung Warga Eks Kampung Bayam

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com