Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengusaha Miliki Lahan di Kepulauan Seribu

Kompas.com - 07/02/2015, 13:54 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

KEPULAUAN SERIBU, KOMPAS.com — Data dari Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menyebutkan, saat ini ada sekitar 65 pengusaha yang memiliki lahan pribadi di pulau-pulau yang ada di Kepulauan Seribu. Namun, dari jumlah tersebut, tak ada satu pun yang memiliki pulau sendiri secara penuh.

Bupati Kepulauan Seribu Tri Joko mengatakan, lahan-lahan yang dimiliki oleh pengusaha itu sebelumnya merupakan milik warga. Dengan demikian, kata dia, lahan-lahan tersebut bukan lahan aset milik pemerintah.

"Jadi, mereka (pengusaha) membelinya dari warga. Kebanyakan dimiliki atas nama PT, tapi ada juga yang pribadi. Satu pulau ada yang dikavling-kavling. Jadi tidak satu pulau dimiliki satu pengusaha," kata Tri, di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Sabtu (7/2/2015).

Tri mengatakan, ke depannya Pemkab Administrasi Kepulauan Seribu mendata semua pulau yang ada di Kepulauan Seribu. Sebagai informasi, saat ini di Kepulauan Seribu terdapat 110 pulau. Dari jumlah tersebut, hanya 11 yang berpenghuni.

Menurut Tri, pihaknya juga akan memeriksa legalitas kepemilikan lahan-lahan di pulau-pulau itu. Pasalnya, kata dia, setiap individu yang ingin mengelola pulau harus memiliki izin hak milik, hak guna bangunan (HGB), dan hak guna usaha. "Kita akan mempelajari aspek legalitasnya, akan diinventarisir lagi," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai pendataan pulau di Kepulauan Seribu harus dilakukan. Hal itu untuk mencegah kepemilikan pulau-pulau pribadi. [Baca: Pemprov DKI Larang Kepemilikan Pulau Pribadi di Kepulauan Seribu]

Menurut Djarot, pulau-pulau yang masih berada di wilayah NKRI tidak boleh dijadikan kepemilikan pribadi. "Pulau-pulau itu kan sebetulnya milik bangsa Indonesia. Artinya, tidak boleh tertutup. Artinya, tidak boleh jadi kepemilikan pribadi yang sangat-sangat private sehingga orang jadi tidak boleh masuk," kata mantan Wali Kota Blitar itu.

Djarot mengatakan, tujuan pihaknya mencegah kepemilikan pulau pribadi di Kepulauan Seribu adalah untuk memudahkan pengawasan. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan pulau untuk kegiatan terlarang, misalnya untuk distribusi narkoba.

"Kalau pulau sangat-sangat private kan petugas dilarang masuk. Padahal, petugas harusnya boleh masuk sehingga memudahkan untuk memonitor apa yang bisa dimonitor di pulau itu," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Megapolitan
Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com