Anggaran untuk Pemindai di Sekolah Rp 3 Miliar

"Saat ini kondisi SMPN 73 memprihatinkan karena bangunan sekolah mangkrak lebih dari satu tahun. Saya tidak mengajukan anggaran pengadaan barang. Saya hanya meminta pembangunan sekolah dilanjutkan agar anak-anak bisa belajar dengan nyaman," kata Kepala Sekolah SMPN 73 Tebet Sukirman, Senin (2/3).

Terkait dugaan penyimpangan APBD tahun 2014, Kepala Inspektorat DKI Jakarta Lasro Marbun menambahkan, memang ada pengadaan 49 unit alat pemasok daya listrik bebas gangguan (UPS). Sebanyak 25 unit untuk Jakarta Barat dan 24 unit untuk Jakarta Pusat. "Sumbernya dari daftar pengisian anggaran di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat dalam APBD Perubahan 2014," tuturnya

Selama dua pekan terakhir, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah memeriksa kasus UPS tersebut. Pemeriksaan dilakukan terhadap kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, panitia hasil pekerjaan, dan pengurus lelang. Lasro selaku kepala dinas pendidikan saat UPS dianggarkan juga tidak luput dari pemeriksaan.

Pengadaan UPS di tahun 2014, menurut Lasro, muncul dari tingkat suku dinas tanpa ada tanda tangan atau persetujuan dirinya, dan pada RAPBD 2015 hal itu terulang kembali. Jika dalam pemeriksaan BPKP dan Inspektorat ditemukan pejabat DKI yang melanggar aturan, lanjut Lasro, sanksi tegas akan dijatuhkan.

Tidak boleh menerima

Wali Kota Jakarta Barat Anas Efendi mengatakan, dirinya sudah mendengar soal UPS dalam RAPBD DKI 2015 yang, katanya, akan dibagikan kepada camat dan lurah. "Saya instruksikan kepada para camat dan lurah untuk tidak menerima barang dan jasa yang tidak mereka usulkan. Ini agar mereka terhindar dari sangkaan terlibat korupsi," katanya.

Sejumlah camat dan lurah yang dihubungi terpisah membenarkan adanya instruksi itu. Meski demikian, mereka mengaku belum mendapatkan tawaran menerima UPS dari instansi terkait. Mereka bahkan tidak tahu apa itu UPS.

CV Wisanggeni di Kota Magelang, Jawa Tengah, yang disebut- sebut sebagai pemenang tender pengadaan UPS untuk SMA Negeri 5 Jakarta, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa, selaku konsultan teknik.

Pegawai CV Wisanggeni, Sunarso, mengatakan, pihaknya tak pernah ikut tender UPS dan menduga ada kesamaan nama dengan perusahaan lain peserta tender.

Selain pengadaan UPS, ada program seperti e-SMS untuk semua SD negeri di Kecamatan Palmerah, Kebon Jeruk, Kembangan, dan Grogol senilai Rp 5 miliar. Ada pula program e-smart teacher education yang anggarannya dialokasikan Rp 4 miliar.

Kepala Sub-Bagian Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Barat Sudarman menjelaskan, dalam Rencana Kegiatan Anggaran 2015, program tersebut tidak diusulkan.

Cabut dukungan

Kemarin, Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat menginstruksikan semua anggota Fraksi Nasdem di DPRD DKI mencabut dukungan dan mengundurkan diri dari kepanitiaan hak angket. "Alasannya, tujuan dari hak angket adalah untuk investigasi permasalahan strategis. Manakala pimpinan pusat menyaksikan bahwa gubernur sudah melapor kepada KPK terkait APBD, Nasdem memutuskan langkah itu saja yang diteruskan," kata Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Bestari Barus.

Namun, Fraksi Gerindra tak mau ikut mencabut angket. "Kami sudah mengatakan akan menjalankan angket. Kami akan kaji dulu sebelum bersikap," kata Ketua Komisi D dari Fraksi Gerindra Muhammad Sanusi.

Terkait rencana Partai Nasdem membatalkan angket, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menilainya tepat. "Angket muncul karena DPRD menuduh kami memalsukan APBD, padahal saya bilang mereka (DPRD) yang memalsukannya dengan memasukkan anggaran Rp 12,1 triliun yang tak pantas," ujarnya.

Lambat bertindak

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mengatakan, Mendagri dinilai lambat dan tidak menggunakan otoritas yang dimilikinya dalam menyelesaikan polemik APBD DKI Jakarta. "Akibatnya, publik dirugikan karena pembangunan terhambat dan upah PNS di DKI Jakarta tersendat," ujarnya.

Namun, Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku sudah bertemu Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat dan DPRD DKI. Ia menjanjikan hari ini, Selasa, akan ada musyawarah antara tim keuangan daerah di Kemendagri dengan Gubernur/Wagub/Sekda dan Ketua DPRD DKI.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Maruarar Sirait mengapresiasi langkah Basuki. Basuki telah membuat tradisi baru dalam berpolitik. Maruarar yakin, dalam waktu dekat DPP PDI-P akan mengambil sikap atas persoalan ini. (ONG/MKN/FRO/WIN/DNA/EGI/JUM/SUT/APA/HRS/B09)